INILAH.COM, Jakarta - Para analis mengungkapkan, banyak
alokasi anggaran yang meleset maupun melesat naik di DPR. Celakanya, hal
ini dibarengi korupsi, disebabkan sebagian anggota dewan 'main proyek'
APBN. Wah!
Berbagai kalangan melihat, setelah ditetapkan
menjadi anggota DPR, banyak politisi parlemen itu ‘bermain proyek’ demi
menyumbang ke partai dan mencari keuntungan pribadi dalam rangka
mempersiapkan biaya kampanye tahun berikutnya.
“Hal ini bisa
dibuktikan dengan banyaknya anggota dewan yang tertangkap oleh KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi). Setiap tersangka yang ditetapkan KPK,
selalu ada anggota dewan yang diduga terlibat dalam korupsi,” kata
Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi.
Akibatnya, banyak
alokasi anggaran yang meleset karena, sebagian anggota dewan tidak fokus
menjalankan fungsinya sebagai legislator,malahan lebih pintar
mengutak-atik APBN sebagai proyek untuk dikorupsi.
Oleh karena
sebagian anggota dewan pintar mengutak-atik APBN, maka fungsi sebagai
legislator lupa untuk dilaksanakan. Lihat saja program legislasi,
anggota dewan tidak pernah mencapai target. Data 2011 dan 2012
menunjukkan, realisasi anggaran untuk legislasi hanya 44.1 persen untuk
2012, dan 26,1 persen untuk 2011. Sejak 2009 - 2014, anggota DPR RI
sudah mengalokasi anggaran untuk DPR sebesar Rp. 15.736.270.310.000.
Alokasi
anggaran yang disiapkan pada 2012 sebesar Rp427,2 miliar hanya bisa
dihabiskan sebesar Rp188,4 miliar. Sedangkan pada 2011, alokasi anggaran
yang disiapkan sebesar Rp419,2 miliar, anggota dewan hanya sanggup
menghabiskan anggaran Rp109,7 miliar.
“Yang paling tragis adalah
pada 2014, dimana alokasi anggaran untuk legislasi hanya Rp339,1 milyar.
Penurunan alokasi anggaran ini, sebagai pertanda bahwa anggota dewan
tidak akan banyak lagi pada ruang sidang-sidang untuk membahas sebuah
RUU,” tambahnya. Angka alokasi anggaran tersebut sekadar ilustrasi di
sini.
“Alokasi anggaran ini memang besar sekali, tetapi, realisasi
anggaran masih banyak yang meleset sehingga harus banyak dikembalikan
ke kas negara,” kata Uchok.
Karena realisasi anggaran untuk DPR
banyak yang meleset, maka banyak yang harus dikembalikan ke kas negara.
Celakanya, sebagian anggota DPR juga pemain proyek APBN itu sendiri.
Pertanyaannya,
sampai kapan penyelenggara negara yakni para angota DPR itu sekaligus
juga pemain ‘proyek APBN’? Sungguh menyedihkan dan mengerikan. [berbagai
sumber]
