INILAHCOM,
Jakarta - Pernyataan sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) yang mengecilkan makna kehadiran Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo atau Jokowi di pentas politik nasional, patut dikritisi.
Benarkah kehadiran Jokowi sama sekali tak berpengaruh pada elektabilitas
partai pimpinan Megawati Soekarnoputri? Benarkah PDIP akan keluar
sebagai pemenang pemilu legislatif April mendatang tanpa Jokowi?
Beberapa pernyataan yang mengecilkan Jokowi antara lain pernah dilontarkan 'lingkaran dalam' PDIP yaitu Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Mereka bilang tanpa Jokowi pun, PDIP tetap akan memenangkan pemilu legislatif. Pernyataan tersebut patut kita ingat dan cermati hingga hasil real count diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.
Tak dipungkiri, PDIP memang pernah memenangkan pemilu tanpa Jokowi, yakni pada Pemilu 1999. Tetapi, harus diingat pula bahwa kemenangan ini ditentukan dua faktor utama, yaitu:
Pertama, faktor Megawati Soekarnoputri yang tampil sebagai tokoh baru sebagai antitesa dari semua tokoh Orde Baru yang sedang menjadi sasaran kemarahan publik karena dianggap satu paket dengan Rezim Soeharto.
Gerakan reformasi 1998 telah berhasil membangun stigma bahwa apa pun yang berbau Soeharto harus dilawan karena merusak bangsa. Ini semangat yang dikibarkan Amien Rais sejak dia pulang dari Amerika Serikat awal 1980-an sebagai doktor ilmu politik. Mungkin Amien Rais sendiri kurang menyadari bahwa semangat anti Soeharto dan Orde Baru yang dia gelorakan sejak awal 1980-an itu, antara lain akan ikut memuluskan jalan bagi Megawati tokoh muda keturunan Bung Karno sebagai representasi Rezim Orde Lama yang dizalimi, untuk meraih kekuasaan.
Megawati adalah anak biologis Bung Karno yang konsisten memperjuangkan semangat kebangsaan bapaknya. Maka, ketika Orde Baru dan Golkar berhasil dihancurkan, Megawati dan PDIP-lah yang menikmati buahnya. Kedua, Golkar sebagai mesin politik Orde Baru berada di titik nadir kepercayaan masyarakat.
Golkar dianggap sebagai sumber bencana yang ikut andil besar dalam membangun rezim Orde Baru menjadi rezim otoriter. Kekuatan lain di luar Golkar yang ikut andil besar adalah militer. Beruntung pada waktu itu Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung, politikus seribu karakter dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat luar biasa. Kalau tidak, Golkar akan bernasib sama dengan PKI ketika Rezim Orde Lama tumbang. Dibubarkan!
Pada saat yang bersamaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris tidak bisa memainkan peranan berarti dalam memetik buah reformasi. Sama halnya dengan PDI pimpinan Soerjadi yang dianggap sebagai partai bentukan Rezim Orde Baru. Lagi-lagi semua yang berbau Orde Baru telah dijauhi rakyat. Ditambah lagi sejumlah tokoh Islam ramai-ramai mendirikan partai sendiri-sendiri, sehingga suara umat mayoritas tercerai berai, berserakan ada di banyak partai yang mengklaim berazas Islam. Maka, PDIP Megawati yang satu-satunya sebagai partai yang lahir sebagai simbol anti Orde Baru tidak menemukan lawan tanding yang sepadan dalam Pemilu 1999.
Dengan kemenangan Pemilu 1999, sesungguhnya bangsa ini telah memberikan panggung politik kepada Megawati dan PDIP. Namun panggung tersebut tidak digunakan untuk konser akbar mewujudkan harapan rakyat melihat Indonesia yang jauh lebih baik dari era Orde Baru.
Selama berada di atas panggung kekuasaan, Megawati dan PDIP justru melakukan kesalahan yang hampir seru dengan Rezim Orde Baru. Beberapa tokohnya terlibat praktik korupsi dan menjual aset bangsa kepada pihak asing; antara lain menjual saham Indosat ke Singapura, kontrak penjualan gas dalam jangka panjang kepada China dengan harga yang disebut-sebut sangat murah.
Dampak dari kebijakan Pemerintahan Megawati ini masih terasa sampai sekarang, dimana bangsa Indonesia sebagai salah satu produsen gas terbesar di dunia tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gas rakyatnya sendiri. Bahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus impor gas untuk menyalakan sejumlah pembangkit listrik agar kebutuhan listrik rakyat dan industri terpenuhi.
PDIP sendiri ikut merasakan dampak dari kesalahan kebijakan Pemerintahan Megawati tersebut. Partai pembela wong cilik ini gagal menjadikan Megawati sebagai presiden pada Pemilu 2009. Begitu juga PDIP dikalahkan dalam meraih kursi parlemen oleh Partai Demokrat yang merupakan partai pendatang baru.
Pertanyaannya, apakah benar PDIP akan memenangkan pemilu legislatif pada April hanya mengandalkan magnet lama Megawati? Untuk bisa memenangkan pemilu, partai apapun perlu memiliki magnet baru yang menjadi daya tarik luar biasa bagi rakyat pemilik suara. Ingat, sekarang ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai tinggal 52%. Rakyat yang sudah sangat cerdas melihat bahwa perilaku partai dan elitenya sama saja, meminjam istilah seorang teman, partai politik hanya gerombolan orang–orang yang cari untung ogah rugi, ujung-ujungnya hanya meributkan uang negara dan memperebutkan proyek. UUD: ujung ujungnya duit.
Jokowi adalah magnet baru yang merupakan lawan dari wajah-wajah yang sudah 10 tahun ini beredar di panggung politik nasional. Jokowi mewakili harapan rakyat yang sudah muak melihat keculasan yang bersembunyi di balik kecerdasan kata-kata. Rakyat jijik melihat para pemimpin yang pura-pura suci bagaikan nabi, padahal mereka sangat keji dan bermental pencuri.
Memang, Jokowi bukan nabi dan juga bukan malaikat. Tetapi, dalam cara pandang politik sebagian orang Jawa, Jokowi adalah sosok yang kewahyon. Sosok yang mendapat 'wahyu kekuasaan' karena kesederhanaan dan kesalihan sosialnya. Bagian ini mungkin agak klenik. Karena itu, tidak perlu dipercaya kebenarannya.
Karena itu, sosok seperti Jokowi tidak bergantung pada partai. Semakin tidak berpartai, semakin banyak partai yang ingin mengusungnya sebagai calon Presiden RI. Sosok Jokowi yang sudah bertransformasi dari quadran 'abangan' ke quadran santri nasionalis akan menjadi figur yang diterima oleh umat beragama, nasionalis, dan aliran kepercayaan yang hidup di negeri ini.
Jangankan sudah menyatakan tidak berpartai, begitu dikecilkan dan dianggap tak penting oleh PDIP sebagai partai yang belum lama merekrutnya, Jokowi sudah kebanjiran pinangan.
Sampai saat ini memang belum ada yang berhasil merumuskan secara akurat Jokowi Effect terhadap elektabilitas partai atau terhadap pasangan capres-cawapres. Tapi sebentar lagi akan kita lihat seberapa besar dampak dari sosok mantan Wali Kota Solo ini sebagai magnet baru di pentas politik nasional…..!
Beberapa pernyataan yang mengecilkan Jokowi antara lain pernah dilontarkan 'lingkaran dalam' PDIP yaitu Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Mereka bilang tanpa Jokowi pun, PDIP tetap akan memenangkan pemilu legislatif. Pernyataan tersebut patut kita ingat dan cermati hingga hasil real count diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.
Tak dipungkiri, PDIP memang pernah memenangkan pemilu tanpa Jokowi, yakni pada Pemilu 1999. Tetapi, harus diingat pula bahwa kemenangan ini ditentukan dua faktor utama, yaitu:
Pertama, faktor Megawati Soekarnoputri yang tampil sebagai tokoh baru sebagai antitesa dari semua tokoh Orde Baru yang sedang menjadi sasaran kemarahan publik karena dianggap satu paket dengan Rezim Soeharto.
Gerakan reformasi 1998 telah berhasil membangun stigma bahwa apa pun yang berbau Soeharto harus dilawan karena merusak bangsa. Ini semangat yang dikibarkan Amien Rais sejak dia pulang dari Amerika Serikat awal 1980-an sebagai doktor ilmu politik. Mungkin Amien Rais sendiri kurang menyadari bahwa semangat anti Soeharto dan Orde Baru yang dia gelorakan sejak awal 1980-an itu, antara lain akan ikut memuluskan jalan bagi Megawati tokoh muda keturunan Bung Karno sebagai representasi Rezim Orde Lama yang dizalimi, untuk meraih kekuasaan.
Megawati adalah anak biologis Bung Karno yang konsisten memperjuangkan semangat kebangsaan bapaknya. Maka, ketika Orde Baru dan Golkar berhasil dihancurkan, Megawati dan PDIP-lah yang menikmati buahnya. Kedua, Golkar sebagai mesin politik Orde Baru berada di titik nadir kepercayaan masyarakat.
Golkar dianggap sebagai sumber bencana yang ikut andil besar dalam membangun rezim Orde Baru menjadi rezim otoriter. Kekuatan lain di luar Golkar yang ikut andil besar adalah militer. Beruntung pada waktu itu Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung, politikus seribu karakter dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat luar biasa. Kalau tidak, Golkar akan bernasib sama dengan PKI ketika Rezim Orde Lama tumbang. Dibubarkan!
Pada saat yang bersamaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris tidak bisa memainkan peranan berarti dalam memetik buah reformasi. Sama halnya dengan PDI pimpinan Soerjadi yang dianggap sebagai partai bentukan Rezim Orde Baru. Lagi-lagi semua yang berbau Orde Baru telah dijauhi rakyat. Ditambah lagi sejumlah tokoh Islam ramai-ramai mendirikan partai sendiri-sendiri, sehingga suara umat mayoritas tercerai berai, berserakan ada di banyak partai yang mengklaim berazas Islam. Maka, PDIP Megawati yang satu-satunya sebagai partai yang lahir sebagai simbol anti Orde Baru tidak menemukan lawan tanding yang sepadan dalam Pemilu 1999.
Dengan kemenangan Pemilu 1999, sesungguhnya bangsa ini telah memberikan panggung politik kepada Megawati dan PDIP. Namun panggung tersebut tidak digunakan untuk konser akbar mewujudkan harapan rakyat melihat Indonesia yang jauh lebih baik dari era Orde Baru.
Selama berada di atas panggung kekuasaan, Megawati dan PDIP justru melakukan kesalahan yang hampir seru dengan Rezim Orde Baru. Beberapa tokohnya terlibat praktik korupsi dan menjual aset bangsa kepada pihak asing; antara lain menjual saham Indosat ke Singapura, kontrak penjualan gas dalam jangka panjang kepada China dengan harga yang disebut-sebut sangat murah.
Dampak dari kebijakan Pemerintahan Megawati ini masih terasa sampai sekarang, dimana bangsa Indonesia sebagai salah satu produsen gas terbesar di dunia tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gas rakyatnya sendiri. Bahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus impor gas untuk menyalakan sejumlah pembangkit listrik agar kebutuhan listrik rakyat dan industri terpenuhi.
PDIP sendiri ikut merasakan dampak dari kesalahan kebijakan Pemerintahan Megawati tersebut. Partai pembela wong cilik ini gagal menjadikan Megawati sebagai presiden pada Pemilu 2009. Begitu juga PDIP dikalahkan dalam meraih kursi parlemen oleh Partai Demokrat yang merupakan partai pendatang baru.
Pertanyaannya, apakah benar PDIP akan memenangkan pemilu legislatif pada April hanya mengandalkan magnet lama Megawati? Untuk bisa memenangkan pemilu, partai apapun perlu memiliki magnet baru yang menjadi daya tarik luar biasa bagi rakyat pemilik suara. Ingat, sekarang ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai tinggal 52%. Rakyat yang sudah sangat cerdas melihat bahwa perilaku partai dan elitenya sama saja, meminjam istilah seorang teman, partai politik hanya gerombolan orang–orang yang cari untung ogah rugi, ujung-ujungnya hanya meributkan uang negara dan memperebutkan proyek. UUD: ujung ujungnya duit.
Jokowi adalah magnet baru yang merupakan lawan dari wajah-wajah yang sudah 10 tahun ini beredar di panggung politik nasional. Jokowi mewakili harapan rakyat yang sudah muak melihat keculasan yang bersembunyi di balik kecerdasan kata-kata. Rakyat jijik melihat para pemimpin yang pura-pura suci bagaikan nabi, padahal mereka sangat keji dan bermental pencuri.
Memang, Jokowi bukan nabi dan juga bukan malaikat. Tetapi, dalam cara pandang politik sebagian orang Jawa, Jokowi adalah sosok yang kewahyon. Sosok yang mendapat 'wahyu kekuasaan' karena kesederhanaan dan kesalihan sosialnya. Bagian ini mungkin agak klenik. Karena itu, tidak perlu dipercaya kebenarannya.
Karena itu, sosok seperti Jokowi tidak bergantung pada partai. Semakin tidak berpartai, semakin banyak partai yang ingin mengusungnya sebagai calon Presiden RI. Sosok Jokowi yang sudah bertransformasi dari quadran 'abangan' ke quadran santri nasionalis akan menjadi figur yang diterima oleh umat beragama, nasionalis, dan aliran kepercayaan yang hidup di negeri ini.
Jangankan sudah menyatakan tidak berpartai, begitu dikecilkan dan dianggap tak penting oleh PDIP sebagai partai yang belum lama merekrutnya, Jokowi sudah kebanjiran pinangan.
Sampai saat ini memang belum ada yang berhasil merumuskan secara akurat Jokowi Effect terhadap elektabilitas partai atau terhadap pasangan capres-cawapres. Tapi sebentar lagi akan kita lihat seberapa besar dampak dari sosok mantan Wali Kota Solo ini sebagai magnet baru di pentas politik nasional…..!
