INILAHCOM,
Jakarta - Partai Gerindra meminta hakim konstitusi tidak diambil dari
partai politik baik yang ada di DPR maupun di luar lembaga legislatif
tersebut. Hal ini agar Mahkamah Konstitusi bebas dari kepentingan
politik tertentu."Hakim MK haruslah orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara, dan bukan seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kepada INILAHCOM, Minggu (23/2/2014).
Fadli khawatir hakim konstitusi yang berasal dari parpol akan membawa kepentingan politik tertentu.
"Apabila hakim MK nantinya terpilih berasal dari partai politik, dikhawatirkan hakim tersebut hanya mementingkan kepentingan golongannya saja. Potensi timbulnya penyelewengan pun sangat besar," tuturnya.
Fadli mengatakan independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga hukum tertinggi.
"Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas,” ujarnya.
Fadli mencontohkan kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibiltasnya. Sehingga kedepannya MK harus menjadi lembaga independen yang tak terlibat dalam kepentingan politik golongan tertentu.
"Karena itu MK harus memastikan kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," tandasnya.
Sebelumnya, beberapa anggota DPR berencana mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Di antaranya adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Dimyati Natakusuma, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
Sejauh ini baru Dimyati yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Sedangkan Benny masih akan menunggu restu dari Partai Demokrat atas rencana tersebut.[yeh]
