INILAH.COM, Jakarta - Para analis politik melihat, efek
berantai Jokowi dalam kehidupan politik di Indonesia semakin tak
terbendung. Bahkan kini makin kuat kecenderungan calon sipil untuk
memimpin, sementara kandidat dari purnawirawan militer makin pudar
pesona dan daya pikatnya. Benarkah?
Namun demikian,
penting pula bagi partai politik untuk tidak mengajak atau menyeret
anggota TNI ikut berpolitik. Netralitas TNI hanya bisa ditegakkan kalau
parpol tidak lagi merayu, mengajaknya untuk berpolitik. “Ini penting
untuk dicamkan,” kata Prof Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI.
Dalam hal
ini, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto
menegaskan, tidak diperlukan jeda bagi purnawirawan TNI yang berakhir
masa dinasnya untuk menjadi politisi. Proses konsolidasi politik saat
ini makin matang sehingga purnawirawan TNI tidak akan bisa memengaruhi
jejaring teritorialnya setelah pensiun.
Berbagai kalangan juga
menilai, sejak 2004 hingga 2013, warga negara makin matang dalam
berpolitik. Status purnawirawan militer cenderung tidak lagi efektif
untuk memengaruhi masa seperti era Orde Baru. Hal ini terlihat dari
semakin sedikitnya pimpinan kepala daerah yang berasal dari kalangan
militer.
Mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendro Priyono
menuliskan bahwa pada 2014 nanti prediksinya, presiden adalah sosok
muda, sipil. Sekilas kongklusi itu disampaikannya berkait ke tampilnya
Jokowi sebagai gubernur di DKI Jakarta.
Para analis menilai,
beredarnya nama-nama purnawirawan seperti Wiranto, Prabowo, Endriartono,
Djoko Santoso dan Sutiyoso, terbukti masih kalah populer dari Jokowi.
Posisi Jokowi tak tergoyahkan karena memang dia dipersepsikan melayani
rakyat, pemimpin yang humble dan melayani.
Andi Wijayanto
mengungkapkan, dari 2002 hingga 2004, selalu hadir usulan regulasi dari
kalangan masyarakat sipil untuk mengatur jeda waktu selama lima tahun
bagi purnawirawan TNI sebelum berpolitik. Upaya itu bertujuan untuk
menghindarkan pengaruh purnawirawan TNI bagi jejaring teritorialnya.
Namun, usulan tersebut justru tidak pernah diusulkan DPR.
Terkait
dengan kegagalan sejumlah purnawirawan TNI dalam pilkada, Andi
menyimpulkan hal itu terjadi karena tidak dibangunnya karier politik
sejak awal di daerah tersebut. Hal itu menunjukkan dinamika politik ke
depan, memberikan peluang yang lebih terbuka bagi kandidat dari sipil
dibandingkan militer . Artinya, demokrasi kita makin mengalami
pematangan. (berbagai sumber)
