PDIP: DPT Sangat Berbahaya

INILAHCOM, Jakarta - PDIP masih pesimis dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Bisa jadi nantinya muncul DPT siluman untuk memenangkan partai tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo mengatakan, partainya pesimis dengan DPT apalagi dikaitkan dengan logistik Pemilu 2014. Sebab, bicara logistik tidak bisa dilepaskan dengan DPT.

"DPT sangat berbahaya. Jangan sampai hantu dijadikan orang dan menjadi pemilih siluman," kata Arief, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Arief mengatakan, distribusi logistik merupakan masalah tersendiri di Pemilu 2014. Namun, KPU tidak merespon usulan yang dilayangkan partainya.

"Sedangkan DPT sangat berbahaya. Dua kali kita minta koreksi mulai dari alamat sampai kecamatan tapi KPU tidak meresponnya," tegas Arief. [gus]

PKB Juara Pelanggaran Kampanye di Jember

INILAHCOM, Jember - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai peserta pemilu yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam pemasangan atribut kampanye di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dilansir Panitia Pengawas Pemilu Jember, Senin (24/2/2014) dari 1.162 alat peraga kampanye yang ditertibkan, sebanyak 177 di antaranya milik PKB.

"Penertiban ini dilakukan sejak 10 Desember 2013 hingga 19 Februari 2014," kata Ketua Panwaslu Jember Dimma Ahyar.

Peringkat kedua terbanyak diduduki Gerindra dengan 110 atribut kampanye. Berikutnya adalah Partai Demokrat (106 atribut) Partai Amanat Nasional (103 atribut) PDI Perjuangan (80 atribut) Partai Hanura (75 atribut).

Setelah itu, Partai Keadilan Sejahtera (67 atribut) NasDem (64 atribut), Golkar (60 atribut), Partai Persatuan Pembangunan (49 atribut), Partai Bulan Bintang (19 atribut) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 atribut).

Atribut tersebut ditertibkan Panwaslu Jember karena tak memenuhi aturan. Rata-rata berupa baliho dan spanduk. "Paling banyak ditempatkan secara salah di tiang listrik dan pepohonan atau fasilitas pemerintah," kata Ahyar.

Panwaslu Jember belum sepenuhnya mengamankan semua atribut kampanye yang melanggar aturan.

Jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Jember terbatas. Jumlah atribut kampanye yang harus dipantau begitu banyak. [beritajatim]

Kemendagri: Pemilu Serentak Tergantung KPU

INILAHCOM, Jakarta - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, pemilihan legilsatif (pileg) dan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tergantung kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Penyelengara pemilihan kepala daerah itu kan KPU, sepanjang KPU mampu, dia dapat melaksankan, tidak berbasis anggaran dan ada aturan, silahkan saja, tidak ada larangan," kata staf ahli Mendagri bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Donnyzar Moenik, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Dia menambahkan, pilkada serentak sudah pernah dilakukan di sejumlah provinsi. Jadi sudah bukan hal baru, walau hanya di beberapa tempat.

"Kita kan sudah pernah melakukan pilkada serentak, di Sumatera Barat 10 Kabupaten/Kota serentak, dan Aceh 6 daerah, ada 16 Pilkada serentak, base of province, 2009 pernah, 2008 pernah," jelas dia.

"Dan kalau di lampung pilkada serentak dengan pileg, sejauh KPU-nya dapat dan mampu melaksanakan, karena dia penyelenggara, karena dia yang tahu persis," tandasnya. [gus]

Kemendagri: Tidak Ada Larangan Pemilu Serentak

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak ada larangan untuk menggelar pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebaliknya, Kemendagri justru menemukan penghematan dengan adanya pemilu serentak. "Tidak ada larangan, eventually kalau dilaksanakan secara serentak lebih memaknai mengandung makna efektivitas dan efisiensi," kata staf ahli Mendagri bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Donnyzar Moenik, saat ditemui di Jakarta, Senin (24/2/2014).

Bekas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu kembali menegaskan, banyak penghematan yang dilakukan jika pileg dan pilkada dilakukan secara serentak. "Yang kami temukan justru efisiensi, dimungkinkan, dan sangat dimungkinkan pilkada serentak. Jadi tidak ada larangan untuk dilakukan serentak," ujarnya.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut bersamaan dengan gelaran pemilihan anggota legilslaif DPRD, DPD dan DPR RI pada 9 April 2014. Sehingga pilkada dan pileg dilaksanakan secara serentak.[yeh]

KPU: Pemilu Serentak Dilakukan di 2014

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) dilakukan secara serentak di 2014.

Namun, pelaksanaan pileg serentak itu hanya dilakukan di daerah Lampung, bersamaan dengan pemilihan gubernur (pilgub) setempat.

"Memutuskan untuk dilaksanakan (pilgub) bareng dengan pemilu legislatif. Karena ada situasi unik di sana," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Hadar menambahkan, kewenangan pelaksanaan pilgub merupakan ketentuan dari masing-masing KPU Daerah. KPU pusat tidak ikut campur. "Kami hanya memberikan arahan atau tempat konsultasi mereka," ujarnya.

Memang jika pemilukada dilaksanakan berbarengan dengan pileg, lanjut Hadar, penyelenggara pemilu akan menemui banyak kendala. Salah satunya soal pendanaan pemilukada.

"Karena penyelenggaranya sama, tetapi yang satu kotak (pilgub) itu dananya adalah APBD yang empat kotak (pemilukada) lain itu dananya APBN," tandasnya.[yeh]