INILAH.COM, Jakarta - Warga negara Indonesia khususnya pejabat pemerintah diimbau membatasi kunjungan ke Singapura.
Imbauan itu dikatakan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (13/2/2014). Hajri menanggapi protes pemerintah Singapura soal nama kapal perang Usman-Harun.
"Perlu (membatasi kunjungan ke Singapura) tetapi dalam konteks luas. Apalagi ke Singapura, karena apapun yang ada di Singapura itu ada di Indonesia," tegas Hajri.
Semestinya, bangsa Indonesia terutama para pejabat penyelenggara negara tidak mudah berobat atau kunjungan ke luar negeri. "Pada dasarnya ada kasus atau tidak, kunjungan ke luar negeri itu harus selektif," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Ia keberatan dengan ulah Singapura yang kerap melayangkan protes terhadap setiap kebijakan pemerintah Indonesia. "Kita keberatan dengan sikap Singapura yang berlebihan. Khusus kasus dengan Singapura, kita perlu bersikap proporsional," tegasnya.
Nama kapal perang Usman-Harun didasarkan atas dua nama marinir Indonesia, yakni Usman Haji Mohamad Ali dan Harun Said. [rok]
Imbauan itu dikatakan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (13/2/2014). Hajri menanggapi protes pemerintah Singapura soal nama kapal perang Usman-Harun.
"Perlu (membatasi kunjungan ke Singapura) tetapi dalam konteks luas. Apalagi ke Singapura, karena apapun yang ada di Singapura itu ada di Indonesia," tegas Hajri.
Semestinya, bangsa Indonesia terutama para pejabat penyelenggara negara tidak mudah berobat atau kunjungan ke luar negeri. "Pada dasarnya ada kasus atau tidak, kunjungan ke luar negeri itu harus selektif," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Ia keberatan dengan ulah Singapura yang kerap melayangkan protes terhadap setiap kebijakan pemerintah Indonesia. "Kita keberatan dengan sikap Singapura yang berlebihan. Khusus kasus dengan Singapura, kita perlu bersikap proporsional," tegasnya.
Nama kapal perang Usman-Harun didasarkan atas dua nama marinir Indonesia, yakni Usman Haji Mohamad Ali dan Harun Said. [rok]
