INILAH.COM, Jakarta – Julukan apa yang pantas kita
sematkan kepada seorang anggota DPR yang gagal mengerti kehendak rakyat
yang memilihnya?
Tak perlu memilih sebutan apapun, karena pasti dia tak hendak lagi dipilih rakyat untuk mewakili.
Benar,
barangkali saja anggota DPR itu hanya salah menangkap elan yang tengah
berkobar. Tetapi bagi seorang politisi, bukankah salah menangkap suara
dari bawah adalah pertanda kurang eratnya dia dengan rakyat? Jika tak
memiliki kohesi yang baik dengan publik, mana mungkin ia bisa dipercaya
mengemban suara dan kepentingan orang banyak.
Sebab, jujur
atau tidak, politisi adalah kalangan yang percaya ‘vox populi’ itu ‘ vox
Dei’. Suara masyarakat itu ibaratnya firman Tuhan. Berkaitan dengan
kursinya, bagi politisi salah menangkap suara rakyat itu tak pelak
ibarat gagal menyambar ‘pulung’ kekuasaan.
Di tengah
wacana publik yang geram dengan kesombongan Singapura, tampaknya Tubagus
Hasanuddin salah mengambil sikap. Mengomentari sikap pemerintah dalam
kisruh KRI Usman Harun yang dipersoalkan Negeri Singa itu, wakil Komisi I
DPR itu menilai pemerintah telah berlaku reaktif.
“Kalau Singapura ngambek, jangan direspons berlebihan,” kata Hasanuddin, Senin (10/2/2014) lalu. “Tak perlu pakai tensi tinggi.”
Selintas
pernyataan itu seperti begitu bijak. Tetapi mengingat sikap pemerintah
dalam soal itu sejajar, bahkan seolah wujud representasi kegeraman yang
berkembang di masyarakat, justru sikap Hasanuddin yang perlu ditelisik.
Paling
tidak, sebagai representasi rakyat di Senayan, mengapa sikapnya begitu
berbeda dengan arah arus utama suara rakyat? Bagaimana mungkin
Hasanuddin gagal menyerap aspirasi publik di era cyber seperti saat ini?
Sementara, bahkan tanpa diminta layar Facebook, Twitter, dan aneka
sosial media kita selalu dipenuhi suara-suara mereka, para pemilih itu.
Barangkali,
dasar argumen Hasanuddin adalah menjaga perdamaian dengan Singapura.
Tetapi tak mungkin Hasanuddin lupa, perdamaian hanya bisa terjadi antara
dua pihak yang setara dalam martabat. Dan kita bisa menera, menimbang
secermatnya bagaimana Singapura memandang Indonesia dalam satu dekade
terakhir ini. Tak mungkin mereka melakukan aneka ulah, dari memelihara
koruptor yang lari ke sana, berkali memasuki kawasan perairan dan
wilayah udara kita, hingga mempetieskan perjanjian ekstradisi, bila
memandang kita--tetangganya, sekufu dalam marwah.
Kita tahu, beribu tahun lalu Flavius Vegetius Renatus menuliskan adagium si vis pacem para bellum. “Jika kau mengidamkan perdamaian, persiapkan kemungkinan untuk berperang.”
Tetapi
meski benar secara esensi, perdamaian seperti itu bukan sejati.
Bukankah hubungan yang sehat dan modern seharusnya berintikan ’si vis pacem, para pactum,’?
Jika Anda ingin hidup damai, sepakatlah untuk memelihara perdamaian.
Singapura, negara modern yang kaya itu, tampaknya belum memegang erat
diktum kehidupan beradab itu.
Satu hal yang tampaknya Pak
Hasanuddin lupa. Anak negeri ini tengah memerlukan keberanian, di tengah
para pemimpin mereka yang tampak selalu ketakutan akan liyan. Warga
negara ini tak melihat ada teladan yang bisa mereka ikuti. Akhirnya,
generasi ini, seperti kata Kahlil Gibran, “...mereka putra-putri sang
hidup, yang rindu akan diri sendiri..” Rindu akan Indonesia yang penuh
marwah, sebab mereka tahu, itu pernah ada di sejarah negeri di masa
lalu.
Dari sejarah mereka berkaca. Pada suatu ketika,
seiring perjalanan hajinya, Soekarno mendarat di Singapura. Wilayah
seupil itu ketika itu merupakan bagian Malaysia, negeri yang dalam
bayangan Bung Karno dibuat hanya demi kepentingan neo kolonialisme
imperealisme (Nekolim) semata. Di hadapan warga Indonesia di sana, di
bandara Singapura itu, pada musim haji 1955 itu Bung Karno memulai
pidato dengan pekik membahana.
”Merdeka ! Merdeka!”
teriaknya. Teriakan kebebasan di satu wilayah yang belum termerdekakan,
baik dari Malaysia maupun Inggris yang menjajahnya.
Kita
tak tahu seberapa dalam pekik berdaya magis itu tertanam di kepala Lim
Yew Hock, Rajaratnam, Dhanabalan dan para pendiri Singapura lainnya.
Yang jelas, pada 1965 Singapura resmi berpisah menjadi negara sendiri.
Bukankah secara tak langsung Singapura harus berterima kasih kepada
Soekarno yang telah menginspirasi?
Paling tidak, sebelum
mereka tahu dari penulis peraih Pulizter, Katherine Anne Porter, dari
Soekarno mereka tahu bahwa dalam hidup keberanian adalah hal terutama.
[dsy]
