INILAH.COM,
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 13 instruksi
sekaligus ajakan untuk Pemilu 2014. Instruksi khusus ditujukan kepada
penyelenggara negara.
Pertama, Presiden SBY mengajak menyukseskan pemilu 2014. Apalagi Indonesia sukses melaksanakan pileg dan pilpres dua kali yaitu 2004 dan 2009.
"Dunia mengakui dan memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan pemilu yang dinilai damai, fair, dan demokratis. Mari kita ukir sejarah baru sehingga pemilu tahun 2014 ini pun sukses," kata Presiden SBY dalam pidato pembukaan Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, di JCC, Selasa (11/2/2014).
Kedua, Presiden mengajak mengambil pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009. "Kasus penyimpangan dan pelanggaran yang pernah terjadi dalam dua pemilu lalu, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi," kata Presiden.
Ketiga, Presiden meminta berpedoman pada aturan, baik UUD 1945, UU Pemilu dan aturan terkait lainnya, termasuk berbagai aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.
Instruksi keempat, Presiden SBY meminta memahami kewenangan , tanggung jawab dan tugas masing-masing. Apakah itu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk gubernur, bupati, wali kota, parpol, penegak hukum, aparat keamanan utamanya jajaran Polri dan TNI.
"Sosialisasikan dan jelaskan kepada rakyat tentang siapa bertanggung jawab apa. Siapa bertugas untuk apa, agar jika ada aduan dan usulan dari masyarakat mereka tidak salah alamat. Sering terjadi setiap aduan protes atau rekomendasi dialamatkan ke presiden, padahal bukan kewenangan presiden, bukan tugas dan tanggung jawab presiden menurut UU," jelas SBY.
Kelima, Presiden meminta menghindari penyimpangan dan pelanggaran pemilu termasuk intimidasi dan paksaan dari siapapun dan terhadap siappaun. Dia meminta penegak hukum aktif untuk cegah itu. Sanksi harus diberikan tegas dan adil.
Keenam, diminta kekerasan dan benturan diantara masa konteks dan pemilu, dihindari. Pemilu 2004 dan 2009, kata SBY, relatif tidak terjadi.
"Saya mengajak dan berharap pimpinan dan elit politik untuk jaga kedamaian, aman dan ketertiban tahapan pemilu. Mari kita jaga pula pernyataan dan tindakan provikatif dan agitatif yang bisa menyulut emosi dan elemen masyarakat kita," kata dia.
Ketujuh, Presiden meminta akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggara pemilu, parpol peserta pemilu, jajaran pemerintah termasuk gubernur, bupati, wali kota dan jajaran penegak hukum. "Dalam pelaksanaan pemilu suhu politik pasti meningkat ini hukum politik yang berlaku di negara manapun. Cegah dan tiadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu apalagi fitnah," jelasnya.
Delapan, jika ada aduan, Presiden SBY minta dilakukan tertib dan damai, sesuai aturan mekanisme dan prosedur yang diatur UU. "Jika 2004 dan 2009 kita bisa, dalam 2014 ini pun kita harus bisa," katanya.
Sembilan, pers dan media diharapkan melakukan siaran pemberitaan akurat dan konstruktif. SBY yakin pers punya semangat untuk sukseskan pemilu.
"Hakikatnya media massa milik publik dan untuk kepentingan publik dan bukan hanya milik dan untuk kepentingan kalangan tertentu. pers berperan untuk wujudkan pemilu damai tertib adil dan demokratis," tegasnya.
Sepuluh, jajaran pemerintah diminta mengutamakan tugas di pemerintahan. Boleh ikut politik tapi tidak melupakan kepentingan negara.
"Sebelas, jaga netralitas TNI Polri dalam pemilu. Pemilu lalu TNI-Polri bisa netral. Saya harap pemilu tahun ini juga bisa diwujudkan. Era TNI-Polri berpolitik praktis dan politik kekuasaan sudah usai. Mari jaga hasil reformasi yang telah dilakukan dimasa lalu," jelasnya.
Dua belas, pemerintah pusat dan daerah diinstruksikan untuk membantu para penyelenggara pemilu. Memberikan bantuan kelancaran logistik pemilu agar tidak terlambat dan berbagai macam bantuan sesuai UU dan permintaan penyelenggara pemilu misalnya permintaan KPU dan KPUD.
"Tiga belas, gunakan anggaran sebaiknya, anggaran negara besar, pastikan tidak terjadi penyimpangan, jaga akuntabuilitas dan tanggung jawab yang benar.". [gus]
Pertama, Presiden SBY mengajak menyukseskan pemilu 2014. Apalagi Indonesia sukses melaksanakan pileg dan pilpres dua kali yaitu 2004 dan 2009.
"Dunia mengakui dan memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan pemilu yang dinilai damai, fair, dan demokratis. Mari kita ukir sejarah baru sehingga pemilu tahun 2014 ini pun sukses," kata Presiden SBY dalam pidato pembukaan Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, di JCC, Selasa (11/2/2014).
Kedua, Presiden mengajak mengambil pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan Pemilu 2004 dan 2009. "Kasus penyimpangan dan pelanggaran yang pernah terjadi dalam dua pemilu lalu, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi," kata Presiden.
Ketiga, Presiden meminta berpedoman pada aturan, baik UUD 1945, UU Pemilu dan aturan terkait lainnya, termasuk berbagai aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.
Instruksi keempat, Presiden SBY meminta memahami kewenangan , tanggung jawab dan tugas masing-masing. Apakah itu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah termasuk gubernur, bupati, wali kota, parpol, penegak hukum, aparat keamanan utamanya jajaran Polri dan TNI.
"Sosialisasikan dan jelaskan kepada rakyat tentang siapa bertanggung jawab apa. Siapa bertugas untuk apa, agar jika ada aduan dan usulan dari masyarakat mereka tidak salah alamat. Sering terjadi setiap aduan protes atau rekomendasi dialamatkan ke presiden, padahal bukan kewenangan presiden, bukan tugas dan tanggung jawab presiden menurut UU," jelas SBY.
Kelima, Presiden meminta menghindari penyimpangan dan pelanggaran pemilu termasuk intimidasi dan paksaan dari siapapun dan terhadap siappaun. Dia meminta penegak hukum aktif untuk cegah itu. Sanksi harus diberikan tegas dan adil.
Keenam, diminta kekerasan dan benturan diantara masa konteks dan pemilu, dihindari. Pemilu 2004 dan 2009, kata SBY, relatif tidak terjadi.
"Saya mengajak dan berharap pimpinan dan elit politik untuk jaga kedamaian, aman dan ketertiban tahapan pemilu. Mari kita jaga pula pernyataan dan tindakan provikatif dan agitatif yang bisa menyulut emosi dan elemen masyarakat kita," kata dia.
Ketujuh, Presiden meminta akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggara pemilu, parpol peserta pemilu, jajaran pemerintah termasuk gubernur, bupati, wali kota dan jajaran penegak hukum. "Dalam pelaksanaan pemilu suhu politik pasti meningkat ini hukum politik yang berlaku di negara manapun. Cegah dan tiadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu apalagi fitnah," jelasnya.
Delapan, jika ada aduan, Presiden SBY minta dilakukan tertib dan damai, sesuai aturan mekanisme dan prosedur yang diatur UU. "Jika 2004 dan 2009 kita bisa, dalam 2014 ini pun kita harus bisa," katanya.
Sembilan, pers dan media diharapkan melakukan siaran pemberitaan akurat dan konstruktif. SBY yakin pers punya semangat untuk sukseskan pemilu.
"Hakikatnya media massa milik publik dan untuk kepentingan publik dan bukan hanya milik dan untuk kepentingan kalangan tertentu. pers berperan untuk wujudkan pemilu damai tertib adil dan demokratis," tegasnya.
Sepuluh, jajaran pemerintah diminta mengutamakan tugas di pemerintahan. Boleh ikut politik tapi tidak melupakan kepentingan negara.
"Sebelas, jaga netralitas TNI Polri dalam pemilu. Pemilu lalu TNI-Polri bisa netral. Saya harap pemilu tahun ini juga bisa diwujudkan. Era TNI-Polri berpolitik praktis dan politik kekuasaan sudah usai. Mari jaga hasil reformasi yang telah dilakukan dimasa lalu," jelasnya.
Dua belas, pemerintah pusat dan daerah diinstruksikan untuk membantu para penyelenggara pemilu. Memberikan bantuan kelancaran logistik pemilu agar tidak terlambat dan berbagai macam bantuan sesuai UU dan permintaan penyelenggara pemilu misalnya permintaan KPU dan KPUD.
"Tiga belas, gunakan anggaran sebaiknya, anggaran negara besar, pastikan tidak terjadi penyimpangan, jaga akuntabuilitas dan tanggung jawab yang benar.". [gus]
