INILAH.COM, Jakarta - Anggota TNI (Tentara Nasional
Indonesia) dikenal memiliki disiplin dan solidaritas yang kuat. Disiplin
dan solidaritas sudah menjadi dogma. Demikian kuatnya disiplin dan
solidaritas korps TNI, sampai-sampai, dogma itu terbawa hingga ke masa
pensiun.
Setelah pensiun mereka bergabung dalam
organisasi seperti Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) atau
Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Lewat organisasi itulah mereka melanjutkan silaturahmi. Menjaga
kekompakan dan persahabatan.
Namun bagi Prabowo dan Wiranto yang
dua-duanya sudah masuk golongan 'orangtua', dogma ini nampaknya tidak
berlaku. Mereka berdua mungkin tetap menjadi anggota PPAD atau Pepabri.
Namun kata 'persatuan' .'persahabatan', 'kekompakan' atau saling
bersilaturahmi, tidak berlaku dan tidak dikenal.
Keduanya sekarang
ini justru bersaing, saling mengungguli dan saling menyalahkan serta
saling menyerang. Mereka bermusuhan secara pribadi maupun politik.
Demikian kuatnya permusuhan Wiranto - Prabowo, membuat keduanya
menggunakan partai politik - Hanura (Wiranto) dan Gerindra (Prabowo),
sebagai sarana.
Permusuhan paling tajam dan mencolok menjelang
pelaksanaan Pemilu Legilslatif dan Pemilu Presiden. Prabowo dan Wiranto
sama-sama bersaing menjadi Presiden. Tapi yang sensitif soal siapa
sebetulnya yang patut disalahkan atas meletusnya apa yang disebut
Kerusuhan Mei 1998.
Kerusuhan itu banyak menelan korban warga
Indonesia keturunan Chinese selain mahasiwa dan warga sipil lainnya
tentunya. Publik sendiri sudah jenuh mendengar perdebatan ini. Karena
semakin diperdebatkan dan dibawa ke jalur hukum, semakin sulit menemukan
siapa yang bersalah.
Persoalan yang cukup terang benderang,
berubah menjadi kabur, keluar dari konteks yang dipersoalkan. Jadi soal
Kerusuhan 1998 merupakan isu lama. Tapi menjelang Pemilihan Umum, isu
lama ini didaur ulang.
Setelah saling menuding melalui pernyataan,
tiba-tiba publik dikejutkan oleh peluncuran film "Patriot". Film yang
diproduksi oleh Media Center Partai Gerindra ini, kabarnya menokohkan
kepahlawanan Prabowo sebagai Panglima Kostrad pada saat kerusuhan itu
terjadi.
Sekalipun belum ditonton Wiranto, namun sudah bisa
ditebak, reaksi pendiri partai Hanura itu, pasti merasa tidak nyaman.
Karena diedarkan menjelang Pemilu 2014, film itu dapat menjadi 'kampanye
hitam' bagi Wiranto dan Hanura pada tahun politik 2014 ini.
Sampai
tulisan ini disusun, belum ada tanda-tanda akan terjadi rekonsiliasi
antara Wiranto dan Prabowo. Tetapi bukan soal bagaimana kedua pihak agar
berrekonsialiasi, yang menjadi isu terpenting. Melainkan sikap Prabowo
maupun Wiranto sebagai calon pemimpin, dalam menyelesaikan sebuah
masalah rumit dan sensitif.
Mereka tidak menggunakan pendekatan
yang membangun persatuan. Padahal bangsa Indonesia saat ini sangat butuh
pemimpin yang mampu menggerakkan semangat persatuan. Keduanya justru
mengajak bangsa Indonesia membentuk kubu-kubu yang saling bertentangan.
Oleh
sebab itu kasus ini menjadi pembelajaran yang cukup berharga bagi
bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin yang tidak menonjolkan kampanye
persatuan, keduanya tidak layak menjadi Presiden RI. Kalau belum apa-apa
sudah berkelahi, sudah mengajak masyarakat membentuk kubu permusuhan,
lantas apa fungsi dan peran mereka sebagai pemimpin? Jangan-jangan
kerusuhan ala Mei 1998, bisa berulang kembali.
Lagi pula kalau
hanya bisa mengelak, cuci tangan dari sebuah persoalan yang dihadapai
bangsa, lantas kemampuan apa yang diharapkan dari mereka berdua?
Tanpa
mereka sadari, Prabowo dan Wiranto sudah memperlihatkan "kekerdilan"
mereka dalam memahami bagaimana bangsa Indonesia melihat sebuah
persoalan. Mereka hanya berfikir bagaimana "membeli" simpati tanpa
melihat bahwa rakyat pun sudah mampu memilah-,milah.
Dengan
mengelak sebagai pejabat militer - dari kasus itu, Prabowo dan Wiranto
juga telah bertindak tidak jujur kepada bangsa Indonesia. Setelah hampir
16 tahun kerusuhan yang berbau SARA itu terjadi, rakyat sudah diam.
Dua-duanya masih merasa sebagai putera Indonesia yang paling bersih dan
tidak bersalah. Mereka lupa diamnya masyarakat, tidak berarti
membenarkan sikap dan tindakan mereka.
Padahal anak-anak SMP saja,
yang ketika kerusuhan terjadi, belum lahir, tapi kalau diberi "kata
kunci", dengan mudah akan menuding- penguasa militer (TNI) pada waktu
itulah yang paling bertanggung jawab.
Hal yang janggal dari permusuhan Pra
