INILAH.COM, Jakarta - Musyawarah Kerja Nasional
(Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan berlangsung
7-9 Februari pekan ini cukup strategis dalam menentukan siapa calon
presiden yang akan diusung. PPP sudah mantap pilih Suryadharma Ali?
Nama
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) kali pertama mencuat dalam rapat
konsultasi antara Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan
Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, DPP PPP di Ponpes
Ash-Shiddiqiyah, Kedoya, Jakarta, Senin (30/9/2013). Saat itu, wacana
memunculkan Suryadharma Ali sebagai calon presiden menggema.
Menurut
rencana dalam Mukernas II PPP, nama Suryadharma Ali akan dideklarasikan
oleh partai berlambang kabah itu. Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim
Saifuddin mengakui di internal PPP terdapat dua arus besar yang
menginginkan agar Suryadharma Ali ditetapkan sebagi capres namun ada
pula yang menginginkan tokoh lainnya.
"Pandangan yang lain yang
juga tidak kecil menghendaki selain ketum, juga perlu dimunculkan
nama-nama lain yang salama ini memang enam bulan terakhir terus
dimonitor, terkait rekam jejak sejumlah nama yang sudah muncul di
permukaan," kata Lukman di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Dalam
kesempatan tersebut, Lukman menyebutkan beberapa tokoh yang masih tetap
dimonitor PPP seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Khofifah Indarparawansa,
dan Anies Baswedan. "Jusuf Kalla beredar di internal PPP, meski SDA
cukup banyak mengisi wacana di internal," imbuh Wakil Ketua MPR RI ini.
Selain
dua wacana yang berkembang terkait figur, Lukman menyebutkan juga
mencuat wacana tentang pengumuman kandidat presiden dari PPP apakah
dilakukan sebelum atau sesudah pemilu legislatif. "Jika dilakukan
sebelum pemilu legislatif, diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara,"
tambah Lukman.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Sekretaris
Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan dalam Pemilu Presiden 2014
mendatang PPP optimistis sebagai partai tengah sebagaimana hasil
berbagai lembaga riset politik akan menentukan peta politik dalam Pemilu
mendatang.
"Karena saat ini tidak ada tokoh yang determinan
seperti di Pemilu 2009 lalu, maka peran partai tengah seperti PPP cukup
diperhitungkan, terlebih syarat presidential threshold 20 persen masih
tinggi," urai Romi.
Ikhtiar PPP mengajukan Suryadharma Ali sebagai
capres 2014 di satu sisi dan menjadi pemimpin dalam koalisi partai
Islam di sisi lain, merupakan ijtihad politik. Meski, jika melihat
kesejarahan PPP, partai yang saat era Orde Baru sebagai alternatif bagi
masyarakat Islam Indonesia, belakangan kian memudar.
Setidaknya
data hasil pemilu sejak era reformasi menunjukkan secara konsisten
partai yang mempopulerkan tagline "Rumah Besar Umat Islam" ini
memperoleh suara jeblok. Merujuk hasil pemilu pasca-reformasi dengan
format multipartai, perolehan PPP dalam pemilu tak lebih dari 10% suara.
Seperti
dalam pemilu 1999, PPP hanya mampu meraih dukungan 10,72%. Sedangkan
dalam Pemilu 2004, perolehan suara PPP semakin jeblok yaitu hanya meraih
dukungan 8,15%, Pemilu 2009 hanya meraih 5,32 persen.
Kondisi
tersebut cukup kontras dengan perolehan PPP di era Orde Baru. Partai
berlambang kabah itu menduduki nomor urut dua di bawah Golongan Karya
(Golkar) mulai 1977 hingga 1992 lalu. Seperti pada Pemilu 1977, PPP
meraih dukungan 29,29%, Pemilu 1982 sebesar 27,78%, 1987 sebesar 15,97%,
1992 sebesar 17,01% serta pada Pemilu 1997 sebesar 17,01%. [mdr]
