INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tuding
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kontrak perjanjian soal
kasus korupsi.
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Namun, Fahri enggan menjelaskan pihak yang dimaksud telah melakukan kontrak perjanjian dengan KPK.
"Masalahnya adalah karena KPK nampak sudah punya perjanjian untuk mengobrak abrik orang tertentu dan mendiamkan orang tertentu," kata Fahri.
Hal itu menanggapi kesiapan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas untuk diperiksa KPK .
"Ini kan bukan soal Ibas. Tidak penting Ibas bersedia atau tidak," tegas anggota Komisi III DPR itu.
Fahri meminta, institusi tindak kejahatan korupsi itu menjalankan fungsinya berlandaskan aturan hukum. Sebab, lanjut Fahri, hukum harus tajam bagi semua orang, termasuk penguasa.
"Selera hukum inilah yang jadi sasaran pengawasan saya. Dan KPK berkewajiban menjelaskan pertanyaan publik. Sebab dalam hukum atas kepastian dan kesamaan di depan hukum itu tinggi," demikian Fahri.[jat]
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Namun, Fahri enggan menjelaskan pihak yang dimaksud telah melakukan kontrak perjanjian dengan KPK.
"Masalahnya adalah karena KPK nampak sudah punya perjanjian untuk mengobrak abrik orang tertentu dan mendiamkan orang tertentu," kata Fahri.
Hal itu menanggapi kesiapan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas untuk diperiksa KPK .
"Ini kan bukan soal Ibas. Tidak penting Ibas bersedia atau tidak," tegas anggota Komisi III DPR itu.
Fahri meminta, institusi tindak kejahatan korupsi itu menjalankan fungsinya berlandaskan aturan hukum. Sebab, lanjut Fahri, hukum harus tajam bagi semua orang, termasuk penguasa.
"Selera hukum inilah yang jadi sasaran pengawasan saya. Dan KPK berkewajiban menjelaskan pertanyaan publik. Sebab dalam hukum atas kepastian dan kesamaan di depan hukum itu tinggi," demikian Fahri.[jat]
