INILAH.COM, Jakarta - Magnit Panglima TNI Jenderal Doktor
Moeldoko cukup seksi di mata partai politik. Setelah Partai Golkar
memasukkan namanya menjadi nominasi salah satu calon wakil presiden
Aburizal Bakrie, kini putera Kediri ini justru dicalonkan menjadi calon
presiden oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Partai
politik peninggalan Orde Baru seperti Partai Golkar dan PPP sudah
mengelus jenderal yang baru lulus Doktor di Universitas Indonesia (UI)
akhir pekan lalu itu. PPP yang menggelar Musyawarah Kerja Nasional
(Mukernas) II di Bandung, Jawa Barat akhir pekan lalu, memasukkan nama
Moeldoko di deretan tujuh nama calon presiden yang diusung.
Mukernas
merupakan forum tertinggi kedua setelah muktamar. Keputusan yang
tentunya memiliki dampak politik tidak sederhana, meski dalam politik
kedinamisan menjadi suatu keniscayaan.
Ketika dikonfirmasi perihal
penyebutan namanya oleh sejumlah partai politik sebagai kandidat capres
maupun Cawapres, Moeldoko justru mengaku hingga saat ini belum ada
satupun partai politik yang menghubungi dirinya. "Tidak ada (yang
mendekati)," kata Moeldoko ditemui disela-sela rapat kerja Komisi I DPR
RI dengan Panglima TNI di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta,
Senin (10/2/2014).
Dalam kesempatan tersebut Moeldoko justru
merendah. Menurut dia, dirinya tidak memiliki model sebagai calon
prresiden. Ia merasa tidak pantas menjadi presiden. "Model begini kok
jadi calon presiden," ucapnya merendah seraya tersenyum.
Figur
tentara sejak era orde baru menjadi kekuatan sentral dalam pentas
politik nasional. Era Soeharto, tentara menjadi jalur utama sebagai
penopang pemerintahan Orde Baru dengan tiga jalur yang populer yakni
ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG).
Pasca reformasi, agenda dwi
fungsi TNI/Polri menjadi titik balik tentara kembali ke barak. Hal itu
diwujudkan dengan keberadaan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB
Hasanuddin menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang menggoda TNI
untuk kembali bermain dalam politik praktis dengan menarik Panglima TNI
aktif menjadi capres. "Demi netralitas TNI , mari kita hentikan
pemikiran-pemikiran seperti ini," cetus pensiunan jenderal bintang tiga
ini.
Mantan sekretaris militer era Presiden Megawati Soekarnoputri
ini mengingatkan agar semua pihak tidak menjerumuskan institusi tentara
dalam politik praktis untuk kali keduanya. "Biarkan TNI maju dan
berkembang menjadi tentara profesional dan tentara pejuang demi tegak
dan jayanya NKRI," ingat putra Banten ini.
