INILAHCOM, Jakarta - Partai Gerindra kembali mempertanyakan
kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2014.
Hal tersebut karena hingga saat ini masih ditemui masalah dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT).
"Penyelesaian masalah DPT seperti jalan di tempat. Banyak masalah DPT yang dilaporkan oleh Parpol maupun LSM tidak ditindaklanjuti oleh KPU," ujar Kabid Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Rabu (19/2/2014).
Ia melanjutkan, salah satu masalah DPT yang menjadi sorotan adalah belum bisanya data DPT diakses oleh Parpol dan publik. KPU juga belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT Parpol untuk sama-sama mencermati data DPT.
"Tentu saja hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, karena kan yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU sendiri," ucapnya.
Habiburokhman menjelaskan, berdasarkan hasil penyisiran tim IT Gerindra ditemukan ada 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potesi pemilih ganda.
"Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan 2 lembar surat yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun," jelasnya.
Ia mengatakan juga mengatakan bahwa KPU belum pernah menjawab secara jelas soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta, Menurut BPS jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia paling tinggi 70% dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70% dari jumlah penduduk yang jumlahnya 251 juta.
"Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu. Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi ditingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT," tandasnya.[bay]
"Penyelesaian masalah DPT seperti jalan di tempat. Banyak masalah DPT yang dilaporkan oleh Parpol maupun LSM tidak ditindaklanjuti oleh KPU," ujar Kabid Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Rabu (19/2/2014).
Ia melanjutkan, salah satu masalah DPT yang menjadi sorotan adalah belum bisanya data DPT diakses oleh Parpol dan publik. KPU juga belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT Parpol untuk sama-sama mencermati data DPT.
"Tentu saja hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, karena kan yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU sendiri," ucapnya.
Habiburokhman menjelaskan, berdasarkan hasil penyisiran tim IT Gerindra ditemukan ada 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potesi pemilih ganda.
"Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan 2 lembar surat yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun," jelasnya.
Ia mengatakan juga mengatakan bahwa KPU belum pernah menjawab secara jelas soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta, Menurut BPS jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia paling tinggi 70% dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70% dari jumlah penduduk yang jumlahnya 251 juta.
"Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu. Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi ditingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT," tandasnya.[bay]
