INILAHCOM, Jakarta - Seorang sahabat lama dari Solo, Her
Suprabu, gundah. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota
Solo ini merisaukan apatisme masyarakat dalam menyambut pemilihan umum
yang tinggal 51 hari lagi.
Menurutnya, voters terutama
kelompok pemilih muda sudah tak peduli dengan program-program yang
ditawarkan partai politik. Mereka juga cuek bebek terhadap koar-koar
para calon legislatif yang sudah mulai berkampanye.
Apa yang
dirisaukan Her Suprabu tampaknya sudah menjadi fenomena umum di
kota-kota besar. Terutama kota-kota yang mayorita penduduknya berlatar
belakang pendidikan cukup tinggi. sebagai contoh Solo dan Bogor.
Di
Solo, kata Her Suprabu, kini berkembang kelompok-kelompok pemilih ‘Wani
Piro’. Mereka tak berpartai tetapi mereka bersedia mencoblos partai dan
caleg dari partai apapun asal berani membayar mereka dengan tarif yang
disepakati.
Di Bogor dan beberapa daerah di Jawa Barat, kelompok
pemilih semacam ‘Wani Piro’ di Solo juga cukup kuat. Namanya kelompok
‘Cilok Dikecapan’ artinya wani nyolok asal aya gocapan. Mau
mencoblos asal ada uang lima puluh ribuan. Bahkan menurut survei yang
dilakukan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, angka ‘Cilok Dikecapan’
ini menembus 62%. Di Jawa Tengah masih di bawah 50%.
Angka-angka
yang diperoleh dari survei itu bukan benda mati. Tetapi benda hidup yang
cenderung meningkat. Hal ini seiring dengan prilaku partai politik dan
para politisi yang cenderung koruptif dan manipulatif.
Terbongkarnya
kasus dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pimpinan partai politik:
Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Luthfi Hasan Ishaq
( Mantan Presiden PKS), figur-figur populer Partai Golkar Akil Mochtar
dan Ratu Atut Chosiyah, para pentolan PDI Perjuangan seperti Emir Moeis
dan lain-lain, PAN Wa Ode Nurhayati, dan sederet tersangka koruptor dari
hampir seluruh partai politik di negeri ini, kian menyuburkan rasa
ketidak percayaan publik terhadap partai.
Ketidak percayaan
terhadap orang partai dan partai politik ini, kian bertambah parah
ketika para elite partai itu berubah profesi menjadi rental perahu.
Mereka secara kompak, mulai dari orang nomor satu DPP hingga ketua
DPD-DPC, bisa meminjamkan partai sebagai perahu politik kepada siapapun
yang ingin menjadi kepala daerah, sepanjang calon kepala daerah itu
membayar uang sewa.
Istilah yang digunakan partai itu macam-macam.
Di partai yang mengklaim berazas Islam uang sewa perahu itu disebut
mahar. Sementara di partai-partai yang mengklaim nasionalis uang sema
itu sebut biaya politik (political cost).
Karena para elite partai
sudah berubah menjadi pengusaha rental perahu, maka jangan heran kalau
tiba-tiba melihat wajah preman atau perampok uang negara tampil sebagai
calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Rakyat tak bisa lagi
berharap banyak akan tampilnya seorang negarawan di deretan daftar para
calon kepala daerah atau daftar calon anggota legislatif. Sebab, yang
tampil di daftar calon-calon orang terhormat itu bisa negarawan bisa
juga bajingan.
Jadi, sejatinya negara ini telah dikuasai para
pengusaha rental perahu dan para pedagang sapi. Karena itu, di panggung
politik macam apapun akan selalu bau busuk aroma politik transaktional,
politik jual beli, sewa menyewa. Dan, celakanya di negeri ini betapa pun
hebatnya kadar kenegarawanan seseorang, dia tak bisa dengan mudah
tampil sebagai calon kepala daerah, calon legislatif, apalagi calon
presiden jika tak memiliki partai sebagai kendaraan politik.
Memang
masih ada partai politik yang memberikan kesempatan kepada anak bangsa
nonpartisan untuk ikut konvensi bakal calon presiden. Sebut saja Partai
Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Atau Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar yang memberikan peluang kepada
tokoh dari luar partai.
Tetapi apa yang dilakukan Demokrat dan PKB
ini masih dicurigai sekadar pencitraan partai menjelang pemilihan
legislatif. Sekadar menjadikan tokoh-tokoh yang direkrut itu untuk
dijadikan pengumpul suara (vote getter).
Pertanyaan besar yang
muncul di benak rakyat, apakah bangsa ini masih mampu menghadirkan
negarawan tulen untuk kita pilih sebagai nakhoda negeri ini lima tahun
ke depan?
Ternyata reformasi tak cukup untuk membangkitkan Merah
Putih berkibar tinggi-tinggi. Negeri ini
membutuhkan revolusi besar satu
kali lagi!
