INILAH.COM, Jakarta - Warga DKI Jakarta tidak setuju Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi ikut dalam pencalonan presiden
(capres) 2014.
Hal itu menyusul menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam menangani permasalahan banjir dan kemacetan di ibu kota.
"Menguatnya pesimisme terhadap kinerja dan kapabilitas Jokowi akhirnya berdampak pada tingkat dukungan publik DKI terhadap wacana pencapresan Jokowi," kata peneliti senior Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta, di Jakarta, Minggu (9/2/2014).
Menurut dia, lebih dari separuh warga DKI Jakarta tidak menyetujui jika mantan Wali Kota Solo itu maju memperebutkan kursi nomor satu di republik ini.
"Mayoritas publik DKI, 71,2% mengaku kurang setuju jika Jokowi maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Hanya 27,5% saja yang menyatakan setuju Jokowi diusung sebagai capres 2014," tandasnya.
Untuk diketahui, survei yang dilakukan pada 10-26 Januari 2014 itu dilakukan pada 790 responden warga DKI usia minimal 17 tahun, melalui teknik pengambilan sampel secara multistage random sampling, dengan margin eror 3,5%. Selain itu survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei dilakukan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta. [ton]
Hal itu menyusul menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam menangani permasalahan banjir dan kemacetan di ibu kota.
"Menguatnya pesimisme terhadap kinerja dan kapabilitas Jokowi akhirnya berdampak pada tingkat dukungan publik DKI terhadap wacana pencapresan Jokowi," kata peneliti senior Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa Pradipta, di Jakarta, Minggu (9/2/2014).
Menurut dia, lebih dari separuh warga DKI Jakarta tidak menyetujui jika mantan Wali Kota Solo itu maju memperebutkan kursi nomor satu di republik ini.
"Mayoritas publik DKI, 71,2% mengaku kurang setuju jika Jokowi maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Hanya 27,5% saja yang menyatakan setuju Jokowi diusung sebagai capres 2014," tandasnya.
Untuk diketahui, survei yang dilakukan pada 10-26 Januari 2014 itu dilakukan pada 790 responden warga DKI usia minimal 17 tahun, melalui teknik pengambilan sampel secara multistage random sampling, dengan margin eror 3,5%. Selain itu survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei dilakukan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta. [ton]
