Oleh: Subroto, Wartawan Republika
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat terancam menjadi kota mati begitu
aktivitas penambangan batubara surut akhir tahun 1999. Sejak tahun 1891
denyut kota itu memang dipicu oleh aktivitas tambang batu bara.
Dengan semakin meredupnya operasional PT Bukit Asam Unit Produksi
Ombilin, seiring dengan menipisnya cadang batu bara, wajah Sawahlunto
pun mulai muram. Puncak kelesuan terjadi mulai tahun 2000 an. Banyak
penduduk yang eksodus dari kota kecil yang berpenduduk heterogen itu.
“Sejak batu bara habis, kota ini sudah seperti kota mati saja.
Banyak orang pindah karena tak ada yang bisa diharapkan lagi. Tapi
sekarang kondisinya berubah total, Sawahlunto menjadi sangat maju dan
dikenal dimana-mana,” kata Sunarsih (45 tahun) penduduk Sawahlunto.
Sunarsih menggambarkan, sekitar tahun 2003 orang bisa bermain bola di
jalan protokol Sawahlunto, saking sepinya. Mulai Magrib, jalan-jalan
kota sepi karena tak ada yang lewat.
Kini Sawahlunto sudah menjadi kota wisata. Pengembangan wisata
dilakukan mulai dengan pembukaan museum stasiun kereta api, Tambang Mbah
Soero, dan Gudang Ransoem. Kemudian tempat wisata lainnya seperti
waterboom, resor, kebun binatang, areal pacuan kuda, areal motocross,
dan sebagainya.
Pada akhir pekan banyak wisatawan yang datang dari luar daerah. Kota itu tak sepi dari lalu lalang kendaraan sampai malam hari.
Setiap sudut kota tua peninggalan Belanda itu itu tertata rapi dan
bersih. Survei sebuah majalah ibukota memilihnya sebagai kota kecil yang
paling layak huni di Indonesia.
Perekonomian juga menggeliat. Pasar yang tadinya sepi ramai kembali.
Pendapatan per kapita penduduknya kedua tertinggi di Sumatera Barat. Tak
ditemukan peminta-minta di seantero kota. Tingkat kemiskinannya
terendah kedua di seluruh Indonesia setelah Denpasar, Bali. Di bidang
pendidikan, pengelolaannya dinilai yang terbaik di Sumatera Barat.
“Sawahlunto dulu sangat bergantung pada batubara. Sekarang tanaman
cokelat, karet, dan pariwisata menjadi andalan masa depan,” ujar Amran
Nur, mantan walikota sawahlunto yang Mei lalu mengakhiri jabatannya.
Amran yang menjabat walikota Sawahlunto selama dua periode mulai
tahun 2003 mengatakan, otonomi daerah memungkinkan ia sebagai pimpinan
daerah untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan karakteristiknya.
Berkat otonomi daerah Sawahlunto bisa disulap dari kota mati menjadi
kota wisata.
"Saya memfokuskan pada peningkatan pendapatan dulu. Kalau pendapatan
meningkat maka masalah pendidikan, agama, dan kesehatan akan lebih
gampang dikelola,” jelasnya.
Dengan otonomi daerah, kata Amran, ia bisa lebih leluasa mengurus
daerahnya sesuai dengan kelebihan yang dimiliki Sawahlunto. "Yang lebih
mengerti tentang persoalan daerah tentu adalah orang daerah itu sendiri,
bukan orang pusat. Kita bisa merencanakan pembangunan sesuai dengan
kemampuan yang kita miliki,” katanya.
Otonomi daerah, menurut Amran, memungkinkan daerah bisa membangun
dirinya lebih maksimal. Sawahlunto pun menjadi satu dari 10 kota yang
meraih penghargaan daerah otonomi terbaik tahun 2013 dari Kementrian
Dalam Negeri.
Cerita sukses tidak hanya dialami oleh Kota Sawahlunto, tapi juga
kota, kabupaten, dan provinsi lainnya. Daerah-daerah itu berhasil
menjadi maju dengan mengatur dan mengurus urusannya sendiri.
Namun, di mata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Siti Zuhro, secara umum penerapan otonomi daerah belum
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penyebabnya, sistem yang
diberlakukan belum bisa direspons dan dilaksanakan seperti harapan UU No
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Kendati demikian, Siti mengakui ada sejumlah daerah yang berhasil
meraih kemajuan sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Keberhasilan itu
menurutnya lebih dikarenakan pimpinan daerah tersebut mampu melakukan
terobosan-terobosan dan melawan kebekuan birokrasi yang terjadi selama
ini.
“Peran pemimpin daerah ini sangat besar. Mereka yang berhasil mampu
menggerakkan daerah dan punya niat melakukan terobosan-terobosan,” kata
Siti.
Siti menyebut sebagai contoh, Fadel Muhammad dan Gamawan Fauzi
sebagai pemimpin daerah yang mampu melakukan terobosan sehingga otonomi
daerah bisa mencapai tujuannya. Antara lain meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
(publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Otonomi daerah juga menghasilkan figur-figur yang dianggap mampu
menjadi alternatif pemimpin Indonesia di masa depan. Survei yang
dilakukan Lembaga Pol-Tracking Institute menunjukkan hal itu. Survei
dilakukan sepanjang Januari-April 2013 dengan menyeleksi 100 kepala
daerah terbaik (berprestasi). Dari jumlah itu diseleksi 14 terbaik
(memiliki potensi leadership skill) melalui metode FGD 100 juri (opinion leaders) melalui wawancara langsung/tidak langsung pengisian kuesioner.
Hasilnya, ada tujuh tokoh daerah yang potensial. Mereka yang menjadi
pilihan juri ini adalah Joko Widodo (nilai 82,54), Tri Rismaharini
(76,33), Fadel Muhammad (70,38), Syahrul Yasin Limpo (70,31), Isran Noor
(70,14), dan Gamawan Fauzi (70,00). Mereka ini dinilai layak
dipertimbangkan sebagai menu tambahan referensi alternatif kepada publik
dan partai politik dalam proses penjajakan kandidat presiden/wakil
presiden 2014.
Siti Zuhro menyarankan, sebaiknya kepala daerah lain mengikuti contoh
sukses pimpinan daerah yang berhasil menerapkan otonomi daerah.
Mengingat pentingnya kualitas pemimpin daerah ini menurutnya pemilihan
kepada daerah (pilkada) menjadi sangat krusial untuk memilih pemimpin
yang berkualitas, amanah, dan mampu mengangkat daerahnya lebih maju.
"Tidak bisa lagi dipilih pemimpin yang linear, yang biasa-biasa saya. Harus orang yang mampu melakukan perubahan,” katanya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran
Noor, yakin pelaksanaan otda mampu mendorong peningkatan kesejahteraan
rakyat. Meski baru berjalan sekitar 11 tahun, katanya, pelaksanaan otda
telah membawa dampak positif bagi masyarakat daerah.
"Penerapan otonomi daerah kini makin baik, namun belum maksimal. Hal
itu karena pemerintah pusat seperti belum rela daerah-daerah mengambil
kebijakan sendiri,” kata Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur itu
dalam satu kesempatan.
Amran Nur mengakui penerapan otonomi daerah memang belum sempurna.
Sistemnya menurutnya, perlu lebih diperbaiki sehingga selaras antara
kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Masih ada tarik-menarik antara
kepentingan pusat dan daerah. Hal-hal yang seperti ini perlu
selesaikan.
"Disana-sini memang masih ada kelemahan. Sistemnya memang harus terus
diperbaiki. Tapi bagaimanapun otonomi daerah ini telah menimbulkan
berkah bagi daerah,” tegasnya.
| Redaktur : Chairul Akhmad |
