 |
Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi - ist
|
INILAH.COM, Jakarta - Perbaikan dan perawatan jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa menelan biaya Rp 1,2 triliun setiap tahunnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan transportasi, Arwani Thomafi, mencurigai perbaikan jalan dilakukan di ruas yang sama dalam setiap tahunnya.
"Kalau faktanya ada penanganan jalan itu dilakukan tiap tahun di ruas yang sama itu salah," kata Arwani, seusai diskusi bertajuk 'Peliknya Manajemen Mudik' di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).
Semestinya, kata Arwani, perbaikan ruas jalan itu dapat bertahan dalam beberapa tahun. Sehingga, tidak sepatutnya dilakukan perbaikan setiap tahun.
"Semestinya kualitas jalan itu bisa bertahan bertahun-tahun, bukan tiap tahun harus diperbaiki," tegas Ketua DPP PPP itu.
Untuk itu, proyek jalan Pantura patut diduga terjadi tindak kejahatan korupsi. Dia meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki dan mengaudit proyek yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.
"Saya kira itu hal yang salah, harus diinvestigasi. Kalau Komisi V itu kewajiban untuk membahas penanganan jalan, bisa perawatan dan perbaikan jalan atau membuat jalan baru," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PU Winarno mengatakan anggaran Rp1,2 triliun digunakan untuk perawatan serta perbaikan jalan di jalur tersebut.
"Itu kita gunakakan untuk perbaiki jalan. Ada pembelian rutin, penambahan, ada yang harus dibongkar, ada pelebaran jalan," kata Winarno, seusai diskusi bertajuk 'Peliknya Manajemen Mudik' di Jakarta, Sabtu (20/7/2013). [rok]
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan transportasi, Arwani Thomafi, mencurigai perbaikan jalan dilakukan di ruas yang sama dalam setiap tahunnya.
"Kalau faktanya ada penanganan jalan itu dilakukan tiap tahun di ruas yang sama itu salah," kata Arwani, seusai diskusi bertajuk 'Peliknya Manajemen Mudik' di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).
Semestinya, kata Arwani, perbaikan ruas jalan itu dapat bertahan dalam beberapa tahun. Sehingga, tidak sepatutnya dilakukan perbaikan setiap tahun.
"Semestinya kualitas jalan itu bisa bertahan bertahun-tahun, bukan tiap tahun harus diperbaiki," tegas Ketua DPP PPP itu.
Untuk itu, proyek jalan Pantura patut diduga terjadi tindak kejahatan korupsi. Dia meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki dan mengaudit proyek yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.
"Saya kira itu hal yang salah, harus diinvestigasi. Kalau Komisi V itu kewajiban untuk membahas penanganan jalan, bisa perawatan dan perbaikan jalan atau membuat jalan baru," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PU Winarno mengatakan anggaran Rp1,2 triliun digunakan untuk perawatan serta perbaikan jalan di jalur tersebut.
"Itu kita gunakakan untuk perbaiki jalan. Ada pembelian rutin, penambahan, ada yang harus dibongkar, ada pelebaran jalan," kata Winarno, seusai diskusi bertajuk 'Peliknya Manajemen Mudik' di Jakarta, Sabtu (20/7/2013). [rok]
