TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menilai
bahwa pengambilan kekuasaan hasil proses pemilu demokratis di Mesir
hasilkan kekacauan baru. Hal itu menjadi contoh buruk bagi demokratisasi
yang sedang berkembang di kawasan Arab.
"Apalagi pengambil-alihan kekuasaan tersebut melibatkan militer.
Militer dalam praktek demokrasi di dunia seharusnya menjadi kekuatan yg
mengambil jarak dari konflik politik," kata Ketua Komisi I Mahfudz
Siddiq melalui pesan singkat, Jumat (19/7/2013).
Menurut Mahfudz, kekuasaan baru yang dipaksakan di Mesir tidak
menunjukkan titik-terang solusi damai yang demokratis. Kekuatan-kekuatan
politik yang sebelumnya menentang pemerintahan sah sekarang
terpecah-belah.
"Ide pemilu yang dipercepat pun ditentang banyak pihak. Satu-satunya
jalan keluar adalah mengembalikan kekuasaan sah yang telah dirampas
paksa, dan semua kekuatan politik duduk bersama demi kepentingan Rakyat
Mesir," katanya.
Jika tidak, kata Politisi PKS, kekacauan politik di Mesir bisa
menular ke negara-negara demokratis baru di sekitarnya. Indonesia harus
mengambil peran terhadap krisis politik Mesir. "Karena selama ini
pengalaman dan praktek demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan
oleh negara-negara yang sedang mengalami "arab spring"," ungkapnya.
