INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat akan mengundang beberapa
tokoh nasional yang dinilai potensial untuk mengikuti konvensi calon
presiden (capres) Partai Demokrat. Namun, undangan itu tidak cuma-cuma
alias gratis.
Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusup. Menurutnya, seluruh kandidat konvensi Demokrat akan diikat dengan kontrak politik yang telah disusun oleh Majelis Tinggai partai berlambang segitiga mercy itu.
"Harus ada kontrak politik, salah satu komitmennya itu adalah harus masuk anggota Demokrat, ini mau tidak mau," kata Asep, kepada INILAH.COM, Jumat (26/7/2013) malam.
Selain diwajibkan menjadi kader Demokrat, kata Asep, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan mengatur strategi untuk menyelamatkan partai tersebut.
"Karena kalau tidak begitu hemat saya akan berat bagi Demokrat. Kalau tidak diikat dengan kontrak politik, justru hanya sebagai perahu saja," tegasnya.
Menurutnya, konvensi itu juga dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat yang belakangan ini mulai menurun.
"Itulah yang dibuat kontrak politik lainnya, mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat. Kalau dunia politik pasti ada keuntungannya juga bagi Demokrat," demikian Asep. [mes]
Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusup. Menurutnya, seluruh kandidat konvensi Demokrat akan diikat dengan kontrak politik yang telah disusun oleh Majelis Tinggai partai berlambang segitiga mercy itu.
"Harus ada kontrak politik, salah satu komitmennya itu adalah harus masuk anggota Demokrat, ini mau tidak mau," kata Asep, kepada INILAH.COM, Jumat (26/7/2013) malam.
Selain diwajibkan menjadi kader Demokrat, kata Asep, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan mengatur strategi untuk menyelamatkan partai tersebut.
"Karena kalau tidak begitu hemat saya akan berat bagi Demokrat. Kalau tidak diikat dengan kontrak politik, justru hanya sebagai perahu saja," tegasnya.
Menurutnya, konvensi itu juga dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat yang belakangan ini mulai menurun.
"Itulah yang dibuat kontrak politik lainnya, mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat. Kalau dunia politik pasti ada keuntungannya juga bagi Demokrat," demikian Asep. [mes]
