Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya blusukan,
bukan memberantas korupsi. Blusukan Jokowi hanya untuk popularitasnya
saja, cuma buat pencitraan saja. Ini terlihat dari tingginya anggaran untuk blusukan yang mencapai Rp 26 milyar. “
Itulah kalimat tuduhan yang dilontarkan Direktur Investigasi dan
Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky
Kadaffi yang dilontarkan pada acara diskusi bilangan Cikini, Jakarta,
Jumat 19/7/2013.
“
Mengkritik terhadap pemimpin itu bagus jika diniatkan untuk
mengingatkan. Ciri-ciri kritik yang mengingatkan itu tentu tidak
terburu-buru berasumsi, tetapi meminta penjelasan terlebih dahulu
mengapa terjadi ketidakwajaran terhadap obyek yang dikritik.
Tapi tuduhan yang dilakukan Fitra terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur
DKI terlampau cepat disampaikan sebelum mendapatkan penjelasan dan
perincian secara detail dari aparat Pemda DKI atau penjelasan langsung
dari Gubernur dan Wakil Gubernur.
Akhirnya tuduhan tersebut terpublikasi ke media massa. Kita lihat semua
media massa baik cetak maupun elektronik, semua berpacu menyantap berita
yang nampak miring dan belum jelas kebenarannya tersebut. Karena
sebagaimana kita tahu, semboyan rata-rata awak media adalah bad news is
good news. Berita keburukan Jokowi, orang nomor satu di DKI tentu
menjadi santapan yang luar biasa lezat bagi media.
Seharusnya sebelum menuduh, Fitra terlebih dahulu melakukan kroscek
seperti layaknya audit untuk mencari tahu letak penyalahgunaan anggaran
tersebut, dan di pos mana yang terjadi pembengkakan pemakaian yang tidak
wajar. Apakah dinikmati pribadi Jokowi dan Ahok, ditransfer ke rekening
pribadi atau dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak relevan dan
cenderung bersenang-senang? Mengapa tidak ditunjukkan pos-pos mana yang
terjadi penyimpangan, sekalian saja dibuka di media kalau memang ada
penyalahgunaan.
Sayangnya, Fitra hanya menilai secara kulit luarnya saja, bahwa anggaran
Dana Operasional tahun 2013 lebih besar dibanding tahun 2012 sewaktu
Fauzi Bowo memimpin. Cara membandingkannya hanya sebatas angka yang
dibagi per hari sehingga muncul Rp 26,6 milyar sementara Fauzi Bowo
hanya Rp 17 Milyar per tahun. Padahal yang disampaikan ini adalah
anggaran, bukan realisasi. Jokowi sendiri menjawab bahwa realisasinya
bisa jadi tidak sampai sepertiganya. Dan realisasi itu tidak dijelaskan
oleh Fitra, agar masyarakat bisa membaca lebih jelas bukan dari kulitnya
saja.
Di samping itu, sudah menjadi kewajaran apabila setiap Provinsi
dianggarkan dana operasional sebesar 0,15 % dari APBD, apalagi di Pemda
DKI hanya menganggarkan 0,1 % saja. Dan itu adalah semacam dana taktis,
dan yang menurut Ahok itulah dana-dana yang bisa cepat dicairkan bila
dalam keadaan darurat seperti terjadi gangguan keamanan, kebakaran,
keluhan warga masyarakat akibat kekurangan sembako, tidak mendapatkan
biaya pendidikan seperti uang SPP, dsb. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk
apa saja sebenarnya, bahkan mungkin untuk hal-hal pribadi. Tapi
nyatanya, dana tersebut di tangan Jokowi Ahok bukan digunakan untuk
pribadi tapi untuk menyantuni warga yang kekurangan dan untuk kebutuhan
sosial lainnya.
Maka dari itu, jika memang Fitra bermaksud baik untuk mengkritik langkah
Jokowi, hendaknya disampaikan dengan data-data yang lengkap tidak
sekedar melihat angka global dan langsung membuat asumsi sendiri. Kalau
terburu nafsu seperti ini, tentu ada nafsu-nafsu yang membuatnya tak
bisa berpikir jernih. Kritik seperti ini tentu didasari oleh
ketidaksenangan terhadap sosok Jokowi, atau mungkin juga karena situasi
politik menjelang Pilpres 2014 yang mana hasil survey Jokowi selalu
menakutkan pihak-pihak yang merasa menjadi kompetitor. Padahal Jokowi
sendiri tak nampak atau kalo dibilang mencalonkan tak begitu agresif
menawar-nawarkan dirinya menjadi capres, bahkan beliau menjawab tidak
memikirkan pencalonannya menjadi Capres 2014 karena ingin konsentrasi
sebagai Gubernur DKI.
Kalau sudah seperti ini, saya tidak yakin tindakan Fitra melempar isu
pelanggaran penggunaan anggaran ke media massa adalah murni kritik yang
obyektif dan membangun. Model tuduhan LSM ini sarat dengan kepentingan.
Kalau memang obyektif, tentu Fitra bisa menjelaskan di mana letak
pelanggaran anggaran tersebut dengan gamblang. Itulah kritik yang
didasari nafsu. Entah nafsu apa.. hanya Tuhan dan Fitra sendiri yang
tahu, kita semua hanya bisa menebak kebiasaan-kebiasaan LSM yang bekerja
berdasarkan pesan sponsor.
