REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max
Sopacua meminta ada aturan khusus bagi para menteri yang akan mengikuti
konvensi capres. Hal ini agar tidak terjadi campur aduk antara tugas
menteri dengan kewajiban capres. "Sistem kerjanya harus diatur
sepengetahuan presiden. Kita tidak bisa melihat ada menteri
berkampanye," kata Max ketika dihubungi Republika, Senin (29/7).
Max menyatakan, ada dua opsi peraturan bagi menteri yang ingin
menjadi peserta konvensi. Pertama, meletakan jabatan sepenuhnya. Kedua,
mewakilkan jabatannya ke pihak lain selama menjalani proses kampanye.
Jalan terbaiknya, ujar dia, menyerahkan dua opsi itu kepada presiden
selaku atasan menteri. "Pengaturannya diserahkan kepada presiden, bukan
domain kita. Yang jelas kalau dia mau maju sebagai capres jabatan harus
dia tinggalkan atau diberikan kepada orang lain," ujarnya.
Max juga menanggapi kritik Yusril Ihza Mahendra yang meminta peserta
konvensi dari luar Demokrat diberi kebebasan tidak meninggalkan partai
lama. Menurut Max, Yusril mesti menyadari bahwa konvensi capres ini
diselenggarakan oleh Demokrat, bukan lembaga umum. "Jadi otomatis yang
masuk ke situ sudah punya komitmen punya dasar berpikir, itu Demokrat,"
kata Max.
Yusril juga diminta tidak membangun opini yang malah menyudutkan
Demokrat. Menurut Max bila tak ingin meninggalkan Partai Bulan Bintang
(PBB) yang sedang dibesarkannya, maka sebaiknya bergabung menjadi mitra
koalisi saat menang di pemilu presiden. "Kalau mau ikut jangan membentuk
opini. Karena itu adalah usaha dari Demokrat. Ikuti saja kalau mau,"
ujarnya.
| Reporter : Muhammad Akbar Wijaya |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
