 |
| Kathleen Angelia (21) warga Tanah Kusir, Jakarta Selatan, memegang e-KTP milik rekannya, Jumat (10/5/2013). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar e-KTP tidak terlalu sering difotocopi, karena akan menyebabkan kerusakan permanen. |
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, e-KTP harusnya menjadi basis data penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang hingga kini belum selesai.
Apalagi,
kini tengah dilakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu, yang juga belum rampung. Padahal, Pemilu 2014 tinggal 10 bulan.
"KPU
kini menggunakan data pemilu terakhir sebagai acuan pemutakhiran daftar
pemilih. Padahal, saat ini sudah ada data e-KTP yang bisa dijadikan
acuan lebih tepat dalam menyusun DPT.eE-KTP harusnya menjadi basis data
penyusunan DPT," tutur Fadli kepada Tribunnews.com, Sabtu (18/5/2013).
Fadli optimistis, e-KTP menjadi basis data lebih solutif untuk mengatasi masalah DPT yang selalu terjadi tiap kali pemilu.
"Kesalahan Pemilu 2009 jangan terulang lagi," imbuhnya.
Kesalahan
adanya pemilih fiktif, orang meninggal, atau satu orang terdaftar
ganda, diharapkan tidak terjadi lagi dalam Pemilu 2014. Ironisnya lagi,
banyak yang tak bisa memilih karena tak ada undangan.
Menurutnya, harusnya masalah ini adalah problem abad ke-20. Nyatanya, di zaman maju teknologi, kita masih semrawut mengurus DPT.
Fadli
menerangkan, e-KTP dapat digunakan dan lebih aman dalam menyusun DPT.
Karena, proses pembuatan e-KTP relatif lebih teliti dan akurat. Proses
perekaman data, sidik jari, dan eyerish pada e-KTP, dapat menjadi ukuran
kebenaran data penduduk.
"Jadi, sistem pendataannya (e-KTP) jauh
lebih rapi dibanding basis data DPT 2009 sementara. DPT 2009 terlalu
banyak masalah. Sehingga, menggunakan data pemilu terakhir sebagai dasar
penyusunan DPT, tak selesaikan masalah," jelasnya.
Dengan proses
pembuatan e-KTP yang lebih ketat, peluang adanya pemilih ganda dan
fiktif pun relatif lebih kecil. Apalagi, putusan MK membolehkan pemilih
yang tak terdaftar di DPT, untuk menggunakan hak pilih mereka hanya
dengan membawa KTP dan KK.
Jadi, imbuhnya, pada akhirnya semua kembali kepada KTP sebagai dasar data pemilih.
"Penyusunan
DPT harus benar-benar teliti. Potensi penyelewengan DPT oleh pihak yang
memiliki akses data akan sangat besar. Selain menghindari penghilangan
hak pilih warga negara, DPT yang akurat dapat menghindari kecurangan.
Kualitas demokrasi harus lebih baik. Jangan dinodai kekacauan DPT,"
pesannya. (*)
