TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) mengusulkan agar bakal calon anggota legislatif perempuan
yang sudah ditetapkan dalam daftar calon anggota legislatif sementara
(DCS) bisa diganti oleh partai politik.
Hal itu untuk menghindari
kerugian partai politik terkait syarat 30 persen keterwakilan perempuan
di setiap daerah pemilihan (Dapil).
"Ini kan sangat leluasa
parpol melakukan perbaikan dari tanggal 9-22 Mei ini. Kalau nanti sudah
menjadi DCS itu kalau calonnya mundur nggak boleh diganti kecuali kalau
perempuan. Itu artinya bahwa untuk memenuhi keterwakilan perempuan,"
ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di KPU, Jakarta, Jumat
(17/5/2013).
Menurut Nelson, jika caleg perempuan mengundurkan
diri dan tidak bisa diganti maka syarat 30 persen keterwakilan
perempuan tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada nama
caleg yang terisi.
Usulan tersebut kini sedang dibahas di Komisi II DPR RI dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
