Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Pengurus Pusat
(DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Maruarar Sirait
menilai, pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
tidak akan menghilangkan kemiskinan. Pemberian Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu, tidak berdampak.
"Saya sangat ironis, dimana sih BLT dan BLSM dapat menuntaskan kemiskinan? Malah setelah ratusan ribu mereka itu hilang,"kata Maruarar dalam diskusi "BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut Maruarar pemerintah bisa mencegah kenaikan BBM jika para pengusaha batu bara dikenakan pajak 20 persen. Dengan demikian, ada dana sekitar Rp240 triliun yang bisa digunakan sebagai subsidi BBM.
Maruarar justru mempertanyakan anggota DPR dan fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM. Sebab jika disurvei, 90 persen rakyat pasti menolak kenaikan harga BBM.
"Saya tahu presiden banyak sekali pertimbangannya karena dia ragu, popularitas pemerintahan akan menurun. Jadi jangan mau didorong ke sana,"kata politikus yang akrab disapa Ara ini.
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan, pemberian BLSM adalah politik uang dalam skala luar biasa yang digunakan partai berkuasa, yang memang rusak citranya karena kasus korupsi.
Untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia, Indonesia harus membangun kilang minyak dengan kapasitas 300-400 ribu barel dalam dua tahun. Seharusnya jangan gunakan APBN untuk BLSM, yang akan menyembuhkan parpol berkuasa.
"Kalau Anda Presiden, saya kira tidak perlu BLSM karena rakyat kita perlu pekerjaan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalau Rizal Ramli jadi presiden pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen,"katanya.
Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens menilai, pemberian BLSM bertujuan merebut hati rakyat. SBY dan orang terdekatnya berfikirian criminal mind, yakni bagaima menyelesaikan masalah dengan cepat dan jitu.
"Karena sebetulnya kalau masalah ekonomi pasti pemerintah tahu siapa mafia-mafia Migas. Sulit, karena orang-orang partai ditempatkan di situ,"pungkas Hargens.
"Saya sangat ironis, dimana sih BLT dan BLSM dapat menuntaskan kemiskinan? Malah setelah ratusan ribu mereka itu hilang,"kata Maruarar dalam diskusi "BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut Maruarar pemerintah bisa mencegah kenaikan BBM jika para pengusaha batu bara dikenakan pajak 20 persen. Dengan demikian, ada dana sekitar Rp240 triliun yang bisa digunakan sebagai subsidi BBM.
Maruarar justru mempertanyakan anggota DPR dan fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM. Sebab jika disurvei, 90 persen rakyat pasti menolak kenaikan harga BBM.
"Saya tahu presiden banyak sekali pertimbangannya karena dia ragu, popularitas pemerintahan akan menurun. Jadi jangan mau didorong ke sana,"kata politikus yang akrab disapa Ara ini.
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan, pemberian BLSM adalah politik uang dalam skala luar biasa yang digunakan partai berkuasa, yang memang rusak citranya karena kasus korupsi.
Untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia, Indonesia harus membangun kilang minyak dengan kapasitas 300-400 ribu barel dalam dua tahun. Seharusnya jangan gunakan APBN untuk BLSM, yang akan menyembuhkan parpol berkuasa.
"Kalau Anda Presiden, saya kira tidak perlu BLSM karena rakyat kita perlu pekerjaan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalau Rizal Ramli jadi presiden pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen,"katanya.
Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens menilai, pemberian BLSM bertujuan merebut hati rakyat. SBY dan orang terdekatnya berfikirian criminal mind, yakni bagaima menyelesaikan masalah dengan cepat dan jitu.
"Karena sebetulnya kalau masalah ekonomi pasti pemerintah tahu siapa mafia-mafia Migas. Sulit, karena orang-orang partai ditempatkan di situ,"pungkas Hargens.
Editor: Rizky
