INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo
Subianto menilai saat ini ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk
melemahkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu ia
pun mengajak semua pihak untuk melawan hal tersebut.
"KPK tidak boleh dilemahkan, justeru kita harus dukung dan perkuat. Korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, KPK jangan dilemahkan," tegasnya di Jakarta, Sabtu (22/2/2014).
Selain mengajak masyarakat untuk melawan upaya-upaya pelemahan KPK, Prabowo juga akan menggalang para praktisi hukum senior untuk turut berjuang memperkuat institusi KPK ini.
"KPK sudah terbukti berhasil meringkus para koruptor yang melecehkan lembaga peradilan di Indonesia," katanya.
Prabiwio menilai selain membutuhkan dukungan dari semua masyarakat, menurutnya anggaran dan personel untuk KPK juga perlu ditambah. Hal ini agar kinerja KPK bisa lebih optimal. "Personal yang banyak dan anggaran yang maksimal untuk KPK ini sangat penting agar hasilnya jauh lebih baik lagi," ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga akan melipatgandakan kemampuan penegak hukum dan anggarannya sekaligus. Baik, untuk institusi mahkamah agung, pengadilan, kepolisian dan institusi hukum yang lainnya.
Seperti diketahui, saat ini pembahasan RUU KUHAP mendapat sorotan dari masyarakat karena memuat pasal-pasal yang dinilai potensial melemahkan KPK. Rencana revisi KUHAP yang diluncurkan DPR-RI sejak beberapa waktu silam itu memang kontroversial. Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya mencatat ada sembilan pasal yang potensial melemahkan KPK dalam revisi RUU KUHP.[bay]
"KPK tidak boleh dilemahkan, justeru kita harus dukung dan perkuat. Korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, KPK jangan dilemahkan," tegasnya di Jakarta, Sabtu (22/2/2014).
Selain mengajak masyarakat untuk melawan upaya-upaya pelemahan KPK, Prabowo juga akan menggalang para praktisi hukum senior untuk turut berjuang memperkuat institusi KPK ini.
"KPK sudah terbukti berhasil meringkus para koruptor yang melecehkan lembaga peradilan di Indonesia," katanya.
Prabiwio menilai selain membutuhkan dukungan dari semua masyarakat, menurutnya anggaran dan personel untuk KPK juga perlu ditambah. Hal ini agar kinerja KPK bisa lebih optimal. "Personal yang banyak dan anggaran yang maksimal untuk KPK ini sangat penting agar hasilnya jauh lebih baik lagi," ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga akan melipatgandakan kemampuan penegak hukum dan anggarannya sekaligus. Baik, untuk institusi mahkamah agung, pengadilan, kepolisian dan institusi hukum yang lainnya.
Seperti diketahui, saat ini pembahasan RUU KUHAP mendapat sorotan dari masyarakat karena memuat pasal-pasal yang dinilai potensial melemahkan KPK. Rencana revisi KUHAP yang diluncurkan DPR-RI sejak beberapa waktu silam itu memang kontroversial. Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya mencatat ada sembilan pasal yang potensial melemahkan KPK dalam revisi RUU KUHP.[bay]
