INILAH.COM, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) fokus memperkuat desa guna pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Hal
tersebut telah ditetapkan dalam garis besar perjuangan yang diusung
oleh Fraksi PKB, dengan tema 'tahun 2013 sebagai tahun penguatan desa
untuk pembangunan Pemilu 2014'.
"Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Selain itu, basis dukungan PKB yang paling besar berada di masyarakat akar rumput yang tinggal di pedesaan," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar di Ruang Fraksi PKB DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Lebih dari itu, kata Marwan, sebagian besar nahdliyin, yang juga menjadi basis PKB tinggal di pedesaan.
"Mereka ini tersebar merata dihampir wilayah Indonesia. Dengan melakukan kerja-kerja basis, FPKB sama artinya dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan nahdliyin," katanya.
Menurutnya, penguatan dan pemberdayaan desa selama ini telah menjadi komitmen PKB. Hal itu tidak hanya didasari oleh kepentingan faktual konstituensi PKB yang meyoritas berada di wilayah pedesaan.
"Posisi desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan juga belum mendapatkan perhatian yang memadai terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan," tandasnya.[bay]
"Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Selain itu, basis dukungan PKB yang paling besar berada di masyarakat akar rumput yang tinggal di pedesaan," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar di Ruang Fraksi PKB DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Lebih dari itu, kata Marwan, sebagian besar nahdliyin, yang juga menjadi basis PKB tinggal di pedesaan.
"Mereka ini tersebar merata dihampir wilayah Indonesia. Dengan melakukan kerja-kerja basis, FPKB sama artinya dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan nahdliyin," katanya.
Menurutnya, penguatan dan pemberdayaan desa selama ini telah menjadi komitmen PKB. Hal itu tidak hanya didasari oleh kepentingan faktual konstituensi PKB yang meyoritas berada di wilayah pedesaan.
"Posisi desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan juga belum mendapatkan perhatian yang memadai terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan," tandasnya.[bay]
