INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
diminta untuk bersedia memberikan keterangan jika diminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permintaan itu datang dari Anggota Komisi III DPR (membidangi hukum), Ruhut Sitompul. Menurutnya, dalam rangka penegakkan hukum, maka setiap warga negara yang dimintai keterangan oleh KPK harus bersedia.
Oleh sebab itu, kata Ruhut, Megawati harus memberikan contoh bagi penegakan hukum di tanah air.
"Jadi Ibu Mega harus memberikan teladan bagi KPK," kata Ruhut, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Ruhut berharap agar Megawati bersedia memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi anggaran di Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 2004-2005.
"Kita harus patuh terhadap KPK, bahkan lahirnya KPK diera Ibu Mega," tegas Juru Bicara Partai Demokrat itu.
"Dulu juga pernah diminta bersaksi tapi nggak datang, kalau dia (Megawati) ngga mau datang berarti sudah kedua kalinya," tambah Ruhut.
Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Jenderal Kemenlu, Sudjadnan Parnohadiningrat, meminta KPK memeriksa Megawati Soekarnoputri sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005.
Sudjadnan mengatakan, Megawati selaku presiden saat itu meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.
"Bu Mega itu memerintahkan saya, Oktober 2003, untuk dilaksanakan penyelenggaraan konferensi internasional di Indonesia sebanyak mungkin, sesering mungkin," kata Sudjadnan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Sudjadnan menjelaskan, pelaksanaan konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional yang saat itu sedang terpuruk. Sudjadnan mengaku hanya menjadi korban dalam kasus ini.
"Ada kawan-kawan yang datang ke Bu Mega. Bu gimana, sih, kenapa seorang Sudjadnan bisa jadi korban," kata Sudjadnan menirukan perkataan temannya itu kepada Mega.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla, telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudjadnan. Kali ini, Sudjadnan menyerahkan kesediaan untuk diperiksa KPK sepenuhnya kepada Megawati.
"Ya, Bu Mega, terserah beliau," katanya.
Menurut Sudjadnan, perintah pelaksanaan konferensi internasional itu kali pertama muncul pada masa kepemimpinan Megawati. Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi krisis sehingga butuh dukungan internasional. [ton]
Permintaan itu datang dari Anggota Komisi III DPR (membidangi hukum), Ruhut Sitompul. Menurutnya, dalam rangka penegakkan hukum, maka setiap warga negara yang dimintai keterangan oleh KPK harus bersedia.
Oleh sebab itu, kata Ruhut, Megawati harus memberikan contoh bagi penegakan hukum di tanah air.
"Jadi Ibu Mega harus memberikan teladan bagi KPK," kata Ruhut, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Ruhut berharap agar Megawati bersedia memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi anggaran di Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 2004-2005.
"Kita harus patuh terhadap KPK, bahkan lahirnya KPK diera Ibu Mega," tegas Juru Bicara Partai Demokrat itu.
"Dulu juga pernah diminta bersaksi tapi nggak datang, kalau dia (Megawati) ngga mau datang berarti sudah kedua kalinya," tambah Ruhut.
Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Jenderal Kemenlu, Sudjadnan Parnohadiningrat, meminta KPK memeriksa Megawati Soekarnoputri sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005.
Sudjadnan mengatakan, Megawati selaku presiden saat itu meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.
"Bu Mega itu memerintahkan saya, Oktober 2003, untuk dilaksanakan penyelenggaraan konferensi internasional di Indonesia sebanyak mungkin, sesering mungkin," kata Sudjadnan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Sudjadnan menjelaskan, pelaksanaan konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional yang saat itu sedang terpuruk. Sudjadnan mengaku hanya menjadi korban dalam kasus ini.
"Ada kawan-kawan yang datang ke Bu Mega. Bu gimana, sih, kenapa seorang Sudjadnan bisa jadi korban," kata Sudjadnan menirukan perkataan temannya itu kepada Mega.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla, telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudjadnan. Kali ini, Sudjadnan menyerahkan kesediaan untuk diperiksa KPK sepenuhnya kepada Megawati.
"Ya, Bu Mega, terserah beliau," katanya.
Menurut Sudjadnan, perintah pelaksanaan konferensi internasional itu kali pertama muncul pada masa kepemimpinan Megawati. Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi krisis sehingga butuh dukungan internasional. [ton]
