TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional PDI
PerjuanganBudi Arie Setiadi, mengungkapkan, kerja sama sesama anak
bangsa pada dasarnya sangat baik. Terutama, bila itu berguna bagi
kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Akan
tetapi PDI P akan mengalami kesulitan serius menjelaskan kepada
masyarakat, untuk apa mereka memilih jalan oposisi atau di luar
pemerintahan selama 10 tahun bila menjalin koalisi dengan PD dalam
pemilu 2014 mendatang. PDI P bukan 'mesin cuci' ujar Budi Arie
Setiadi dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (8/2/2014).
Dikatakan, problem psikologis politik akan menjadi penghambat utama koalisi PDI P dan PD dapat terwujud.
"Terlalu
sarat kepentingan transaksional dan pragmatisme. Ini sangat
membahayakan nasib aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan. Padahal
perubahan tidak mungkin terjadi dengan membawa terlalu banyak "bagasi"
lama," ujar mantan aktivis UI ini.
Selain itu, gagasan koalisi PDI
P dan PD, sambungnya lagi, akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai
apa sesungguhnya kepentingan elit partai.
"Pemilu 2014 terkesan
hanya memiliki agenda minimalis dan hanya mengejar kepentingan jangka
pendek. PD pasti bingung menjelaskan kepada rakyat, untuk apa mereka
membuat kovensi capres, kalau pada akhirnya hanya mengejar posisi
wapres," tegasnya.
Konvensi Capres PD, Budi menyarankan,
seharusnya dibubarkan terlebih dahulu. Atau, imbuhnya, konvensinya
diubah namanya menjadi Konvensi Wapres.
"Masak PDI P dijadikan
istri ke dua, sementara mereka sedang mengadakan resepsi," mantan
aktivis mahasiswa UI ini menegskan kembali.
Ia meyakini, koalisi
PDI P dan PD mencuat karena ada wacana Mega Pramono Edi atau Jokowi
Pramono Edi. Dan ini, menurutnya, bisa ditafsirkan publik sebagai
kompromi terhadap keseriusan agenda pemberantasan korupsi yang
melibatkan elit partai.
"Koalisi ini seperti "kawin paksa" yang
sulit disetujui masing-masing keluarga. Akan terjadi ironi demokrasi
dengan tangisan yang air mata nya tidak pernah kering, " ujar Budi.
