INILAHCOM, Jakarta - Tak bisa disangkal bahwa PDI
Perjuangan menghadapi dilema politik dan konflik kepentingan antara
mengajukan Megawati atau Jokowi sebagai capres 2014. Bagaimana
kemungkinannya?
Konteks PDIP kini mengingatkan kita pada
falsafah politik Jawa Kuno bahwa “Tidak boleh ada Matahari Kembar” dalam
politik dan kekuasaan Jawa. Dalam konteks PDIP, ada Megawati dan
Jokowi.
Konteks PDIP ini relevan diasosiasikan dengan falsafah
Jawa Kuno itu karena jika mengamati konflik demi konflik dalam sejarah
para Raja Jawa masa lampau, senantiasa bermula dari lingkaran “dalam”
kekuasaan. Dan bukan karena dipicu oleh kekuatan politik luar.
Pertikaian
politik, intrik politik dalam tubuh kerajaan seringkali muncul jika
tokoh sentral yang berkuasa (Megawati, dalam konteks PDIP ini) dirasa
telah berkurang vitalitasnya, dan atau telah muncul tokoh baru (Jokowi)
yang menyaingi tokoh sentral yang sedang berkuasa di PDIP. Dengan kata
lain, terjadi “matahari kembar”. Dilema politik inilah yang melanda
internal PDIP dengan nuansa dan aura yang kuat memancar.
Dalam
kaitan ini, Koordinator Nasional Projo Budi Arie Setiadi menilai ada
segelintir elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang
sengaja bermanuver untuk menjegal pencapresan Jokowi. Padahal, respon
publik yang kuat mendorong Jokowi maju capres, mustinya mendorong respon
positif yang paralel dari PDIP sendiri. Namun apa yang terjadi?
"Segelintir
orang di PDI Perjuangan mau mengorbankan peluang emas PDI Perjuangan,
hanya karena kepentingan dirinya tidak terakomodasi bila Jokowi menjadi
presiden. Mereka ketakutan akan kehilangan peran," jelasnya.
Dilema
politik ini melanda PDI Perjuangan dan publik ikut menyaksikannya.
Sejauh ini, PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi
Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang
batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di
internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni
Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.
Skenario kedua, jika suara
PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan
capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres
dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P baru akan memutuskan pencapresan
setelah pileg.
Dalam kaitan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan
Komaruddin Watubun mengaku khawatir atas sikap orang-orang di sekitar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memberi masukan
subyektif dalam menetapkan calon presiden 2014.
Publik sungguh berharap tidak ada pihak-pihak yang membuat Megawati berada di posisi terjepit dan dalam posisi di-fait accompli ketika mengambil keputusan untuk memenangkan Pemilu 2014.
Pertanyaannya
kemudian, sampai kapan dilema politik dan konflik kepentingan itu
berlangsung di kalangan internal PDIP sendiri? Bukankah pemilu
legislatif kian mendekat saja? Bagaimana kemudian dengan ‘matahari
kembar’ dalam PDIP sendiri?
Publik menanti jawaban dari Megawati dan elite PDIP sendiri. Namun dengan catatan, Megawati tidak dalam posisi dijepit dan di-fait accompli, kiranya. [berbagai sumber]
