INILAHCOM, Jakarta - Dikotomi calon presiden (capres) Jawa dan
non Jawa kembali muncul menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Namun hal ini sangat tidak sehat sebab bosa mengamcam keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengamat Politik sekaligus tokoh Lintas Agama, John N Palinggi menilai adanya dikotomi Capres Jawa dan non Jawa tidak sesuai dengan semangat Kemajemukan atau pluralism di Indonesia.
"Kalau masih ada yang berpikir Jawa dan non Jawa, itu sangat berbahaya dan bisa memicu disintegrasi," kata John di Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Menurut dia, dikotomi Jawa dan luar Jawa menjadi tidak relevan lagi, karena sebagian besar masyarakat saat ini telah lebih banyak melihat bukti nyata daripada sekadar asal-usul capres. "Saya kira, pemikiran seperti itu bisa mencederai bhineka tunggal ika, rasa satu nusa satu bangsa dan persatuan nasional," imbuhnya.
John mengatakan, isu kesukuan, agama maupun etnis tidak boleh berkembang di Indonesia. Karena itu, sangat bertentangan dengan UU Pemilu. "Saya kira, demi keseimbangan politik maka perlu kombinasi antara Jawa dan luar Jawa. Jawa bisa sebagai capres dan luar Jawa sebagai cawapres. Ataupun sebaliknya," terangnya.
Saat ini masyarakat sudah melihat faktor lain yakni kredibilitas serta kapabilitas capres sesuai rekam jejak yang dimiliki. Faktor kejujuran serta keberpihakan terhadap rakyat menjadi faktor penting. "Saya melihat, isu Jawa dan non Jawa hanyalah strategi kampanye meraih suara. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar. Tetapi kalau isu ini menjadi basis persaingan, saya kira, sangat berbahaya," katanya.
Selain memenuhi syarat UU pemilu presiden dan wakil presiden, seorang calon pemimpin Indonesia harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap keutuhan NKRI. Ini harga mati yang harus dimiliki oleh capres.
Capres tersebut harus memiliki kemampuan manajerial yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, aspek penting yang menjadi pekerjaan terberat capres adalah persoalan ekonomi. Terutama, kemampuannya mendatangkan investasi sebanyak mungkin ke Indonesia
“Dan Capres itu harus punya sikap yang jelas terhadap pemberantasan korupsi dan menghancurkannya secara total. Apalagi, rakyat sudah muak dengan prilaku catat etika dan korupsi sejumlah kader parpol,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal peluang Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa menjadi capres, John mengaku semua kandidat memiliki peluang yang sama. "Saya kira, figur pak Hatta sangat baik. Dia teruji mengelola ekonomi Indonesia sehingga on the track. Tetapi, saya tidak mau terlalu jauh menilai figure pak Hatta ini karena masa transisi masih dalam proses," tegasnya.[jat]
Pengamat Politik sekaligus tokoh Lintas Agama, John N Palinggi menilai adanya dikotomi Capres Jawa dan non Jawa tidak sesuai dengan semangat Kemajemukan atau pluralism di Indonesia.
"Kalau masih ada yang berpikir Jawa dan non Jawa, itu sangat berbahaya dan bisa memicu disintegrasi," kata John di Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Menurut dia, dikotomi Jawa dan luar Jawa menjadi tidak relevan lagi, karena sebagian besar masyarakat saat ini telah lebih banyak melihat bukti nyata daripada sekadar asal-usul capres. "Saya kira, pemikiran seperti itu bisa mencederai bhineka tunggal ika, rasa satu nusa satu bangsa dan persatuan nasional," imbuhnya.
John mengatakan, isu kesukuan, agama maupun etnis tidak boleh berkembang di Indonesia. Karena itu, sangat bertentangan dengan UU Pemilu. "Saya kira, demi keseimbangan politik maka perlu kombinasi antara Jawa dan luar Jawa. Jawa bisa sebagai capres dan luar Jawa sebagai cawapres. Ataupun sebaliknya," terangnya.
Saat ini masyarakat sudah melihat faktor lain yakni kredibilitas serta kapabilitas capres sesuai rekam jejak yang dimiliki. Faktor kejujuran serta keberpihakan terhadap rakyat menjadi faktor penting. "Saya melihat, isu Jawa dan non Jawa hanyalah strategi kampanye meraih suara. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar. Tetapi kalau isu ini menjadi basis persaingan, saya kira, sangat berbahaya," katanya.
Selain memenuhi syarat UU pemilu presiden dan wakil presiden, seorang calon pemimpin Indonesia harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap keutuhan NKRI. Ini harga mati yang harus dimiliki oleh capres.
Capres tersebut harus memiliki kemampuan manajerial yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, aspek penting yang menjadi pekerjaan terberat capres adalah persoalan ekonomi. Terutama, kemampuannya mendatangkan investasi sebanyak mungkin ke Indonesia
“Dan Capres itu harus punya sikap yang jelas terhadap pemberantasan korupsi dan menghancurkannya secara total. Apalagi, rakyat sudah muak dengan prilaku catat etika dan korupsi sejumlah kader parpol,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal peluang Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa menjadi capres, John mengaku semua kandidat memiliki peluang yang sama. "Saya kira, figur pak Hatta sangat baik. Dia teruji mengelola ekonomi Indonesia sehingga on the track. Tetapi, saya tidak mau terlalu jauh menilai figure pak Hatta ini karena masa transisi masih dalam proses," tegasnya.[jat]
