INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari ikut
menyoroti perseteruan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana terkait
penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang.
"Kita sangat kecewa dengan polemik wakil gubernur dan wakil ketua DPRD, karena itu polemik antara kedua orang itu. Kok polemik tidak sepadan dengan jabatan mereka, polemik itu dengan kata-kata kasar. Kata-kata itu seraya preman dan tidak pantas itu dilakukan wagub dan wakil ketua DPRD," ujar Hajriyanto di Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
Menurutnya, konflik kedua pejabat itu dikhawatirkan akan meluas jika kedua belah pihak tidak saling meredam satu sama lainnya. Padahal persoalan itu diyakini disebabkan akibat psikologis kedua pejabat itu yang tidak bisa menerima satu sama lainnya.
"Itu yang akhirnya masalah gengsi. Yang satu dibilang tidak ngerti DPRD, mundur saja, yang satu dibilang sebaiknya dikirim ke RS jiwa. Kayak gitu-gitu polemiknya tidak substansal," imbuhnya.
Hajriyanto mengatakan, sebagai pejabat negara Ahok dan Lulung, seharusnya malu karena telah saling serang pernyataan di media soal penertiban pedagang di Tanah Abang. Tanpa disadari polemik dan perseteruan itu tidak akan menyelesaikan masalah.
"Problem-nya di Tanah Abang itu aspeknya sangat luas dan itu perlu penyelesaian komprehensif. Sehingga antara pemda dan DPRD harus duduk dengan dingin. Jangan polemik dengan bahasa kasar dan vulgar, dan memalukan dilakukan seorang pembesar," tegasnya.
Dia menilai seharusnya Ahok dan Lulung bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan pegagang kaki lima di Tanah Abang yang sejak dahulu menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut.
"Perlu diketahui pemda dan DPRD itu sama-sama pemeirntah daerah. Pemerintahan daerah itu DPRD, dan pemerintah daerah. Pemda dan dan DPRD itu pemerintahan daerah jadi merupakan dua anak kembar yang lahir dari ibu kandung yang sama. Tidak relevan bermusuhan seperti itu," terangnya.
Sebagaimana diberitakan, Ahok menggelindingkan "bola panas' terkait PKL yang menjamur di pinggir jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menuding ada oknum anggota DPRD yang membekingi para PKL di sana.
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana tersinggung dan menyayangkan pernyataan Ahok itu. Ia meminta Ahok menjelaskan siapa orang yang dimaksud dan tidak sembarang berbicara.
"Ahok itu perlu diperiksa kejiwaannya," kata Lulung di kompleks DPRD DKI, Kamis (25/z/2013).
Ahok pun tidak mau kalah. Ia menilai Lulung tidak paham peraturan daerah.
"Sayang sekali, ya. Saya pikir Jakarta kacau mungkin ada wakil ketua DPRD seperti dia, yang tidak mengerti perda dan ngajak warganya melanggar perda," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (26/7/2013).
Ia menegaskan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan PKL di Tanah Abang. Hanya ada dua pilihan bagi PKL, mau dipindah ke Blok G Pasar Tanah Abang, atau dipidanakan.
"Enggak ada negosiasi. Kalau bandel akan kita proses dengan tindakan pidana, ancamannya penjara tiga sampai enam bulan. Lumayankan," ujarnya. [rok]
"Kita sangat kecewa dengan polemik wakil gubernur dan wakil ketua DPRD, karena itu polemik antara kedua orang itu. Kok polemik tidak sepadan dengan jabatan mereka, polemik itu dengan kata-kata kasar. Kata-kata itu seraya preman dan tidak pantas itu dilakukan wagub dan wakil ketua DPRD," ujar Hajriyanto di Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
Menurutnya, konflik kedua pejabat itu dikhawatirkan akan meluas jika kedua belah pihak tidak saling meredam satu sama lainnya. Padahal persoalan itu diyakini disebabkan akibat psikologis kedua pejabat itu yang tidak bisa menerima satu sama lainnya.
"Itu yang akhirnya masalah gengsi. Yang satu dibilang tidak ngerti DPRD, mundur saja, yang satu dibilang sebaiknya dikirim ke RS jiwa. Kayak gitu-gitu polemiknya tidak substansal," imbuhnya.
Hajriyanto mengatakan, sebagai pejabat negara Ahok dan Lulung, seharusnya malu karena telah saling serang pernyataan di media soal penertiban pedagang di Tanah Abang. Tanpa disadari polemik dan perseteruan itu tidak akan menyelesaikan masalah.
"Problem-nya di Tanah Abang itu aspeknya sangat luas dan itu perlu penyelesaian komprehensif. Sehingga antara pemda dan DPRD harus duduk dengan dingin. Jangan polemik dengan bahasa kasar dan vulgar, dan memalukan dilakukan seorang pembesar," tegasnya.
Dia menilai seharusnya Ahok dan Lulung bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan pegagang kaki lima di Tanah Abang yang sejak dahulu menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut.
"Perlu diketahui pemda dan DPRD itu sama-sama pemeirntah daerah. Pemerintahan daerah itu DPRD, dan pemerintah daerah. Pemda dan dan DPRD itu pemerintahan daerah jadi merupakan dua anak kembar yang lahir dari ibu kandung yang sama. Tidak relevan bermusuhan seperti itu," terangnya.
Sebagaimana diberitakan, Ahok menggelindingkan "bola panas' terkait PKL yang menjamur di pinggir jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menuding ada oknum anggota DPRD yang membekingi para PKL di sana.
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana tersinggung dan menyayangkan pernyataan Ahok itu. Ia meminta Ahok menjelaskan siapa orang yang dimaksud dan tidak sembarang berbicara.
"Ahok itu perlu diperiksa kejiwaannya," kata Lulung di kompleks DPRD DKI, Kamis (25/z/2013).
Ahok pun tidak mau kalah. Ia menilai Lulung tidak paham peraturan daerah.
"Sayang sekali, ya. Saya pikir Jakarta kacau mungkin ada wakil ketua DPRD seperti dia, yang tidak mengerti perda dan ngajak warganya melanggar perda," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (26/7/2013).
Ia menegaskan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan PKL di Tanah Abang. Hanya ada dua pilihan bagi PKL, mau dipindah ke Blok G Pasar Tanah Abang, atau dipidanakan.
"Enggak ada negosiasi. Kalau bandel akan kita proses dengan tindakan pidana, ancamannya penjara tiga sampai enam bulan. Lumayankan," ujarnya. [rok]
