INILAH.COM,
Jakarta - Bursa penetapan calon Kapolri hingga kini masih terus
bergulir. Belum ada kepastian siapa calon Kapolri yang akan diajukan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada DPR.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, Presiden SBY harus bisa memastikan calon Kapolri yang diajukan nanti tidak termasuk jenderal yang terseret rekening gendut Polri yang pernah dilaporkan oleh PPATK.
"Dimuali dari yang sederhana, Kapolri nanti adalah orang yang tidak terkait di rekening gendut jenderal Polri. Walaupun ada yang menyebut tidak terlibat, kita tidak perncaya karena tidak pernah dibuka sampai sekarang," ujar Koordinator ICW, Febridiyansyah di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013).
Menurutnya, kejahatan yang saat ini marak terjadi dan menjadi agenda penting pemerintah adalah pemberantasan korupsi. Hal itulah yang harus dijadikan sebagai perjuangan dari Kapolri selanjutnya.
"Musuh yang kita hadapi adalah korupsi, maka Kapolri kedepan itu orang yang punya sence pemberantasa korupsi, jangan sampai ini untuk kepentingan jangka pendek," terangnya.
Febri mengaku, hingga kini ICW sendiri belum menganalisis sembilan calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas. Namun dalam waktu dekat nama-nama itu akan diklarifikasi untuk disampaikan ke publik.
"Kita belum menyampaikan perorang, tapi poin-poinnya saja. Kita belum pernah dengar calon Kapolri yang membuka harta kekayaannya. Karena dari sana lah persoalan korupsi itu muncul," tandasnya.
Sebelumnya, PPATK menganalisis rekening milik beberapa jenderal di Polri. Dari analisis itu ditemukan ada jenderal Polri yang memiliki rekening miliaran rupiah.
Nama-nama jenderal yang memiliki rekening miliaran rupiah itu atau rekening gendut kemudian diserahkan kepada Polri untuk ditindak lanjuti. Namun hingga saat ini kasus penyelidikan rekening gendut Polri masih jalan ditempat dan tak ada perkembangannya. [gus]
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, Presiden SBY harus bisa memastikan calon Kapolri yang diajukan nanti tidak termasuk jenderal yang terseret rekening gendut Polri yang pernah dilaporkan oleh PPATK.
"Dimuali dari yang sederhana, Kapolri nanti adalah orang yang tidak terkait di rekening gendut jenderal Polri. Walaupun ada yang menyebut tidak terlibat, kita tidak perncaya karena tidak pernah dibuka sampai sekarang," ujar Koordinator ICW, Febridiyansyah di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013).
Menurutnya, kejahatan yang saat ini marak terjadi dan menjadi agenda penting pemerintah adalah pemberantasan korupsi. Hal itulah yang harus dijadikan sebagai perjuangan dari Kapolri selanjutnya.
"Musuh yang kita hadapi adalah korupsi, maka Kapolri kedepan itu orang yang punya sence pemberantasa korupsi, jangan sampai ini untuk kepentingan jangka pendek," terangnya.
Febri mengaku, hingga kini ICW sendiri belum menganalisis sembilan calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas. Namun dalam waktu dekat nama-nama itu akan diklarifikasi untuk disampaikan ke publik.
"Kita belum menyampaikan perorang, tapi poin-poinnya saja. Kita belum pernah dengar calon Kapolri yang membuka harta kekayaannya. Karena dari sana lah persoalan korupsi itu muncul," tandasnya.
Sebelumnya, PPATK menganalisis rekening milik beberapa jenderal di Polri. Dari analisis itu ditemukan ada jenderal Polri yang memiliki rekening miliaran rupiah.
Nama-nama jenderal yang memiliki rekening miliaran rupiah itu atau rekening gendut kemudian diserahkan kepada Polri untuk ditindak lanjuti. Namun hingga saat ini kasus penyelidikan rekening gendut Polri masih jalan ditempat dan tak ada perkembangannya. [gus]
