INILAH.COM, Jakarta - Setelah penangkapan Kepala SKK
Migas Rudi Rubiandini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
diharapkan segera mengambil langkah cepat dalam hal konsolidasi.
Anggota Komisi VII DPR sebagai mitra kerja SKK Migas, Bambang Wuryanto, menganggap organisasi SKK Migas harus segera dikonsolidasi agar industri migas hulu berjalan normal. Pemerintah mempunyai peran sentral dalam membenahi hal itu.
"Yang pertama dan terpenting soal kepentingan nasional yang harus diselamatkan, yakni industri migas kita karena SKK menangani industri migas di level hulu," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/8/2013).
Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Rudi di rumahnya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin malam. KPK sita uang 400 ribu dolar Amerikat Serikat dan motor antik merek BMW.
Diduga, Rudi menerima suap sebesar 700 ribu dolar AS dari pihak swasta. Belum diketahui terkait apa suap tersebut diberikan.
Anggota Komisi VII DPR sebagai mitra kerja SKK Migas, Bambang Wuryanto, menganggap organisasi SKK Migas harus segera dikonsolidasi agar industri migas hulu berjalan normal. Pemerintah mempunyai peran sentral dalam membenahi hal itu.
"Yang pertama dan terpenting soal kepentingan nasional yang harus diselamatkan, yakni industri migas kita karena SKK menangani industri migas di level hulu," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/8/2013).
Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Rudi di rumahnya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin malam. KPK sita uang 400 ribu dolar Amerikat Serikat dan motor antik merek BMW.
Diduga, Rudi menerima suap sebesar 700 ribu dolar AS dari pihak swasta. Belum diketahui terkait apa suap tersebut diberikan.
Belum
ada pernyataan langsung dari Presiden SBY. Informasi sementara,
Presiden menunggu laporan dari Menteri ESDM Jero Wacik selaku pengawas
SKK Migas. [rok]
