REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pidato kenegaraan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen
Senayan, Jumat (16/8), sejumlah isu akan dibahas. Salah satunya terkait
dengan intoleransi.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pidato kenegaraan tidak akan
terfokus dan mendetail pada kasus-kasus keagamaan. Namun, persinggungan
tentang isu tersebut akan dikemukakan. "Masalah intoleransi, kemudian
konflik-konflik komunal, tindakan-tindakan kekerasan pasti disinggung,"
katanya, Kamis (15/8).
Djoko mengingatkan, persoalan yang menyangkut intoleransi dan
keagamaan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu
kasus yang sampai saat ini masih dalam proses dialog yakni masyarakat
Syiah, Sampang, Madura.
SBY bahkan sempat turun tangan dan berdialog dengan pihak terkait
tentang persoalan tersebut saat safari Ramadhan ke Jawa Timur. Ia pun
sempat beberapa kali berujar tentang kekerasan yang mengatasnamakan
agama atau berdalih menegakan agama tidak diperbolehkan di Indonesia.
"Tidak boleh ada sekelompok orang yang dengan sesuka hatinya melakukan tindakan main hakim sendiri," tegasnya, Juli lalu.
Ia pun sempat menegaskan tentang kemajemukan yang dimiliki Indonesia.
Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan masyarakat yang
multikultural. "Dalam masyarakat yang majemuk itu, keadilan dan sikap
toleran menjadi sangat penting. Dapat dibayangkan jika di negeri ini
tidak ada toleransi kepada sesama, maka bangsa kita dapat hancur,"
tambahnya.
SBY dan jajarannya cukup gencar berpidato tentang intoleransi,
konflik komunal, hingga tindak kekerasan. Terutama setelah mendapatkan
penghargaan World Statesman Award dari Appeal for Conscience Foundation
(ACF). SBY dianggap berjasa dalam meningkatkan perdamaian, toleransi
beragama dan menyelesaikan konflik antaretnik pada Mei lalu.
| Reporter : Esthi Maharani |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
