INILAH.COM, Jakarta - Partai Gerindra menyesalkan sikap
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menanggapi setiap kritikan
terkait semrawutnya daftar pemilih sementara (DPS) sejak diumumkan 11
Juli 2013.
"Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan upaya konkret memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah," kata Ketua DPP Partai Gerinda Bidang Advokasi Habiburokhman kepada INILAH.COM, beberapa waktu lalu.
Sikap KPU, menurut Habib, patut disesalkan karena sebagai penyelenggara negara paling bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan pemilu. Harusnya, KPU menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera memperbaikinya.
Dia mengatakan pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu.
Empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU, ungkap dia, adalah soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Juga soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron serta soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.
"Kami melihat para komisioner KPU lebih memilih beradu komentar di media massa dengan para pengkritik daripada segera melakukan upaya konkret memperbaiki DPS yang secara kasat mata sangat bermasalah," kata Ketua DPP Partai Gerinda Bidang Advokasi Habiburokhman kepada INILAH.COM, beberapa waktu lalu.
Sikap KPU, menurut Habib, patut disesalkan karena sebagai penyelenggara negara paling bertanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan pemilu. Harusnya, KPU menjadikan kritikan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi utama untuk segera memperbaikinya.
Dia mengatakan pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu.
Empat masalah besar terkait DPS yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU, ungkap dia, adalah soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Juga soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron serta soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.
"Tidak
ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan
atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU," kata Habib.
Soal DPS berbasis KTP non-elektronik, misalnya, KPU tidak pernah mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pemilih fiktif dan pemilih ganda yang sangat mungkin muncul dengan memanipulasi KTP non-elektronik.
Lalu soal pengumuman di website, hingga hari terakhir pengumuman yaitu 1 Agustus 2013 formatnya masih berantakan. Bahkan masih banyak DPS dari kabupaten/kota yang belum diunggah. Begitu juga halnya dengan persoalan jadwal sub tahapan dan soal DPS luar negeri yang seolah diabaikan KPU.
"Jika keempat masalah tersebut tidak segera diselesaikan, sangat mungkin daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 akan jauh lebih berantakan dibandingkan DPT pemilu presiden 2009," ujarnya.
Secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta, maka dengan belum diselesaikannya empat masalah besar tersebut jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui tujuh juta atau bahkan bisa mencapai puluhan juta.
Variasi permasalahan pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri (LN) juga ikut kacau balau.
"Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS LN versi KPU yang hanya sekitar dua juta," tutur dia.
Pengalaman beberapa pemilu terdahulu menunjukkan bahwa tanpa kekacauan daftar pemilih saja sudah sangat sulit untuk mengamankan suara pemilih luar negeri dari target kecurangan. Sebab di luar negeri struktur Bawaslu tidak bisa berjalan efektif.
"Kami sangat menyayangkan sikap KPU yang terkesan menganggap enteng masalah hingga tak mampu mencium bahaya besar yakni terdelegitimasinya Pemilu 2014 karena DPT yang tidak akurat."
Habib kembali mengingatkan bahwa Pemilu 2014 hanya diikuti 12 partai politik yang kekuatannya tidak berbeda jauh satu sama lain. Sehingga persaingan akan menjadi jauh lebih sengit. Sedikit kecurangan dengan memainkan DPT bisa mengubah peta pemenang Pemilu 2014.
"Harusnya KPU bisa memastikan DPT yang akurat hingga tidak ada pihak yang bisa mengambil keuntungan dengan mempermainkan daftar pemilih," jelas Habib. [yeh]
Soal DPS berbasis KTP non-elektronik, misalnya, KPU tidak pernah mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pemilih fiktif dan pemilih ganda yang sangat mungkin muncul dengan memanipulasi KTP non-elektronik.
Lalu soal pengumuman di website, hingga hari terakhir pengumuman yaitu 1 Agustus 2013 formatnya masih berantakan. Bahkan masih banyak DPS dari kabupaten/kota yang belum diunggah. Begitu juga halnya dengan persoalan jadwal sub tahapan dan soal DPS luar negeri yang seolah diabaikan KPU.
"Jika keempat masalah tersebut tidak segera diselesaikan, sangat mungkin daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 akan jauh lebih berantakan dibandingkan DPT pemilu presiden 2009," ujarnya.
Secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta, maka dengan belum diselesaikannya empat masalah besar tersebut jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui tujuh juta atau bahkan bisa mencapai puluhan juta.
Variasi permasalahan pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada Pilpres 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri (LN) juga ikut kacau balau.
"Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS LN versi KPU yang hanya sekitar dua juta," tutur dia.
Pengalaman beberapa pemilu terdahulu menunjukkan bahwa tanpa kekacauan daftar pemilih saja sudah sangat sulit untuk mengamankan suara pemilih luar negeri dari target kecurangan. Sebab di luar negeri struktur Bawaslu tidak bisa berjalan efektif.
"Kami sangat menyayangkan sikap KPU yang terkesan menganggap enteng masalah hingga tak mampu mencium bahaya besar yakni terdelegitimasinya Pemilu 2014 karena DPT yang tidak akurat."
Habib kembali mengingatkan bahwa Pemilu 2014 hanya diikuti 12 partai politik yang kekuatannya tidak berbeda jauh satu sama lain. Sehingga persaingan akan menjadi jauh lebih sengit. Sedikit kecurangan dengan memainkan DPT bisa mengubah peta pemenang Pemilu 2014.
"Harusnya KPU bisa memastikan DPT yang akurat hingga tidak ada pihak yang bisa mengambil keuntungan dengan mempermainkan daftar pemilih," jelas Habib. [yeh]
