INILAH.COM, Jakarta – Konvensi Partai Demokrat (PD)
menimbulkan apresiasi sekaligus kritik karena berbagai faktor yang
mengitarinya. Apa saja?
Pada satu sisi, Konvensi Partai
Demokrat diapresiasi sepanjang hal itu dilakukan secara terbuka,
kredibel, jujur,adil dan obyektif. Namun,di sisi lain, Demokrat dikritik
karena menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) dengan
mengundang tokoh independen dan melibatkan lembaga survei untuk
penentuan pemenangnya yang sulit diterima logika. Konvensi capres ala
partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu malah dianggap
sebagai cara mempermalukan tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas dan
integritas.
Menurut Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, ada beberapa hal dalam
konvensi capres PD yang perlu dicermati. Yang pertama adalah konvensi
ini hanya untuk memunculkan dan melempangkan capres yang menjadi putra
mahkota Cikeas. Konvensi kemungkinan sebagai jalan masuk putra mahkota.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, SBY menyebut sejumlah nama yang
akan ikut konvensi, salah satunya mantan Kepala Staf Angkatan Darat
Pramono Edhie Wibowo.
Kedua, Mekanisme konvensi yang akan digelar
Partai Demokrat diyakini tak akan menghasilkan capres berkualitas karena
mengandalkan pembiayaan besar dari peserta, sehingga hanya akan
menghasilkan capres berduit.
"Kalau memang ingin mencari pemimpin
sebaiknya Demokrat membiayai sepenuhnya dana konvensi. Banyak orang yang
jujur dan baik justru malah tidak bisa maju," ujar Koordinator Komite
Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow
Ketiga, kemungkinan
konvensi dilakukan untuk melepaskan pandangan yang selama ini menganggap
PD
menganut praktik partitocrazia. Artinya, sebagai partai PD terus
jualan demokrasi tapi pada praktiknya tetap menjadi pemain utama dengan
melakukan invasi, intrusi, serta penetrasi di berbagai lembaga negara
dan publik.
Dan pandangan tersebut muncul setelah melihat tujuh
aturan pokok konvensi yang disampaikan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi
PD, termasuk soal pembentukan komite konvensi yang terdiri dari
tokoh-tokoh independen.
Sejauh ini komite konvensi yang terdiri
dari tokoh-tokoh independen itu, merupakan suatu kejanggalan secara akal
sehat politik. “Makanya timbul dugaan apakah ini dilakukan ingin
melepas partitocrazia?” ujar Girindra di Jakarta, Minggu (4/8).
Catatan
keempat, pelaksanaan konvensi kemungkinan juga akan mempermalukan
tokoh-tokoh partai politik
jika nantinya penilaian terhadap para peserta
konvensi dilakukan oleh lembaga survei yang belum diketahui
kredibilitas, integritas maupun independensinya.
Ia mencontohkan
beberapa ketika tokoh-tokoh peserta konvensi dengan visi, misi dan rekam
jejak yang baik harus mental karena dikalahkan lembaga survei. “Maka di
mata publik disadari atau tanpa disadari, tokoh peserta konvensi
tersebut akan jatuh reputasi politiknya,” ujar Girindra.
Kelima,
-Konvensi yang digelar Partai Demokrat untuk mencari calon presiden yang
akan diusung pada Pilpres 2014 dianggap malah membebani partai
berlambang bintang mercy itu. Pasalnya, penyelenggaraan agenda sarat
dengan permainan beberapa petinggi Demokrat.
"Konvensi itu menaruh
kecurigaan dan hanya membebani elektabilitas dan popularitas Demokrat
saja," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow,
Catatan
keenam, pelaksanaan konvensi dinilai juga sebagai salah satu upaya PD
dalam menjaring juru kampanye gratis dan sekaligus ajang kampanye dini.
Menurut Girindra, konvensi itu juga sebagai upaya PD memulai kampanye
lebih dini dengan membawa para peserta konvensi turun ke bawah selama
empat bulan untuk sosialisasi. "Artinya peserta konvensi melakukan
semacam juru kampanye gratis partai Demokrat dan curi start dalam
kampanye,” ujarnya.
Ketujuh, KIPP juga menganggap janggal
pelaksanaan konvensi secara semi-terbuka. Sebab, hal itu mengesankan PD
demokratis tapi keputusan akhirnya tetap di tangan SBY. “KIPP juga
mencatat konvensi dibuat selain untuk menunjukan seolah-olah demokratis
juga merupakan taktik serangan terhadap oligarki parpol. Di samping itu,
konvensi juga untuk menjaring sekutu taktis,” katanya. [berbagai
sumber]
