REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendekati pelaksanaan Pemilu 2014,
baik legisatif maupun pemilihan presiden konflik antarmenteri dalam
kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperkirakan akan
meningkat. Terutama terjadi pada menteri-menteri yang tercatat sebagai
kader aktif dari partai politik peserta pemilu.
"Pasti meningkat, menteri tidak akan lagi menjadi pembantu SBY.
Tetapi lebih setia kepada kepentingan partainya masing-masing," kata
pengamat politik Ray Rangkuti di Jakarta, Ahad (4/8).
Kekhawatiran itu, menurut Ray sudah terlihat sejak sekarang. Presiden
SBY bahkan telah lebih dari satu kali menegur dan menyindir
menteri-menteri untuk fokus pada pekerjaan utamanya alias tidak
mennomorduakan urusan politik di partai.
Namun, menteri-menteri dengan basis parpol juga tidak memiliki
pilihan lain. Lantaran secara emosional mereka memiliki keterikatan dan
kedekatan dengan partai melebihi keterikatan dengan SBY.
"Nanti kalau dekat pemilu, bukan lagi tuding-tudingan. Tapi, ada modus saling melaporkan," ujar Ray.
Para menteri, menurutnya akan berlomba-lomba memanfaatkan kekuasaanya
untuk partai masing-masing. Asumsi uang, penggunaan APBN, dan
pemanfaatan program kementerian untuk kepentingan partai akan terjadi.
"SBY akan sulit mengontrolnya karena kemungkinan kader Demokrat yang menjabat menteri juga akan melakukan itu," kata Ray.
| Reporter : Ira Sasmita |
| Redaktur : Citra Listya Rini |
