INILAH.COM, Jakarta - Indonesia merupakan negara yang
besar, yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan berdarah-darah.
Karena itu, ke depan, Indonesia harus benar-benar dipimpin oleh sosok
kredibel dan berintegritas, yang mementingkan kepentingan nasional, dan
bukan pemimpin yang lahir dari pencitraan (imagologi) belaka.
Demokrasi
Indonesia makin mengalami distorsi dengan meluasnya industrialisasi
politik bukan membangun karakter kebanggsaan. Ini adalah perubahan
mendasar yang sangat kentara. Lihat saja misalnya upaya setiap partai
atau elit politisi untuk membangun image atau citra positif di hadapan
masyarakat.
Bahkan untuk keperluan pencitraan itu, dibutuhkan
konsultan-konsultan politik yang akan menyulap siapa saja atau kandidat
yang berniat menjagokan diri dalam ajang pemilu menjadi lebih bersinar
di mata publiknya. Walaupun sebenarnya dari sisi masa lalu memiliki masa
kelam.
Lihat saja pada 2009, politik pencitraan ini telah di
praktekan oleh SBY dengan mengunakan Fox Indonesia sebagai konsultan
dalam Pilpres tahun 2009 yang lalu dan hasilnya SBY bisa memenangkan
pilpres
Ciri-ciri dari Industrialisasi politik dan demokrasi
adalah adanya sebuah proses yang diawali dengan merubah image seseorang
yang dilakukan konsultan pencitraan. Bak produk, dilakukan rekayasa
sikap dan perilaku seorang kandidat agar mempunyai daya jual, dan image
yang berupa topeng, santun, berwibawa, jujur, amanah, semua
simbol-simbol yang diinginkan masyarakat ditempelkan pada wajah kadindat
.
"Kita tak mau dipimpin lagi oleh pemimpin yang semusim, yang
hanya lahir dari pencitraan yang dibuat-buat dan dibikin-bikin," kata
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
Effendi gelisah bila
pemimpin Indonesia hasil Pilpres 2014 cuma mengulang pemimpin sebelumnya
yang merupakan hasil dari rekayasa citra. Lebih mengkhawatirkan lagi
bila sosok yang kemudian populer karena rekayasa citra itu merupakan
produk dari industrialisasi politik.
Industrialisasi politik,
meniscayakan hadirnya pemimpin hasil bisnis politik. Dalam arti kata,
ada pemodal yang membiayai sang tokoh agar terus populer. Tentu saja
akan lebih membahayakan bila ternyata ada pemodal yang membiayai
pencitraannya itu. Sebab akhirnya sosok tersebut akan tunduk pada sang
cukong, dan tidak lagi peduli pada kepentingan nasional. Bagaimana ini,
Pak SBY? [berbagai sumber]
