INILAH.COM, Jakarta - Menjelang Pilpres 2014, sejumlah
sosok yang menganggap diri mereka mampu menjadi Presiden RI lima tahun
ke depan, sudah mulai mewacanakan visi dan misi masing-masing. Ada yang
cukup jelas, tapi ada yang masih kabur atau baru sekadar sebuah jargon
maupun copy-paste (penjiplakan).
Pemilu Presiden akan
digelar Juli 2014, tapi hingga Agustus 2013, masih banyak bertanya siapa
sebetulnya Capres yang paling pas menggantikan SBY. Bahkan ada
persepsi, semua calon yang disebut-sebut dan telah menampakkan diri saat
ini merupakan orang-orang yang masuk kategori terbaik di antara yang
terburuk (the best amongst the worst).
Persepsi tersebut terbentuk
karena dari visi dan misinya, para calon tdak atau belum ada yang
memberikan porsi besar terhadap kebijakan internasional. Memberi kesan
para Capres bukan berkategori negarawan. Capres yang ada, hanya besar
dalam semangat, tetapi sempit dalam wawasan.
Padahal semua
kejadian di Indonesia, semua persoalan yang dihadapi bangsa di dalam
negeri, tidak lepas dari pengaruh perubahan dunia. Interdependensi
Indonesia dengan negara-negara di dunia, tak terhindarkan. Naiknya harga
daging impor merupakan salah satu contoh konkrit. Sehingga ke depan
seorang Presiden RI tidak cukup hanya dengan takaran yang ada saat
sekarang.
Masalah HAM yang bagi negara sahabat sudah sangat
penting, di Indonesia baru dilihat sebagai sebuah budaya baru yang
muncul akibat terjadinya reformasi 1998. Penegakkan HAM hampir sama
beratnya dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga
lingkungan hidup.
Lingkungan sehat sulit dimengerti karena ada
pemahaman, lingkungan yang bersih, masih terlalu mahal bagi bangsa
Indonesia. Padahal seorang Capres 2014, seharusnya sudah lebih siap,
lebih berwawasan, setelah belajar dari para Presiden sebelumnya.
Capres
2014 harus mampu menawarkan sebuah konsep yang dapat menjawab segala
tantangan dan persoalan besar. Semua tantangan Indonesia berada di depan
mata. Tantangan itu berupa kemampuan rezim baru dalam menghadapi
perubahan dunia akibat terjadinya perubahan dalam konstalasi politik dan
ekonomi dunia. Indonesia harus keluar sebagai pemenang dari persaingan
itu. Bukan sebaliknya, pecundang !
Kehadiran BRICS, perkumpulan
lima negara yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China dan Afrika
Selatan jelas mengganggu perkumpulan G-7 (Group of Seven) yang terdiri
atas Amerika Serika Serikat, Kanada, Jepang, Inggeris, Jerman, Prancis
dan Italy.
Oleh sebab itu BRICS harus menjadi bagian dari agenda
(pemimpin) Indonesia. Sikap Indonesia terhadap BRICS tidak boleh tanpa
kejelasan. BRICS bukanlah sebuah Gerakan Non-Blok (GNB). Sehingga
sebagai anggota GNB, posisi itulah yang jadi pilihan Indonesia.
Salah
satu agenda BRICS adalah menghapus dolar Amerika Serikat sebagai mata
uang dunia (internasional). BRICS juga ingin meniadakan Bank Dunia dan
Dana Moneter Internasional (IMF), dua lembaga keuangan internasional
yang berpusat di Washington. Oleh sementara kalangan IMF dan Bank Dunia
disebut sebagai penyebar virus kemiskinan.
Bayangkan Indonesia
yang memiliki kekayaan alam yang tak terbatas, setelah menggunakan
konsep dan teori serta bantuan IMF dan Bank Dunia - bukannya menjadi
negara maju. Tapi sebuah negara yang memiliki rakyat miskin, lebih besar
dari total penduduk Malaysia.
Apa antisipasi Indonesia bila dolar
digantikan oleh salah satu mata uang BRICS? Bagaimana Indonesia
menyelesaikan utang-utang luar negeri, jika Bank Dunia dan IMF yang
dikenal sebagai "komisioner", benar-benar dihapus. Perlukah Indonesia
bergabung dengan BRICS atau apa untung ruginya bagi Indonesia atas
kehadiran konsorsium baru itu, jika tanpa harus menjadi anggota?
Salah
satu kekuatan BRICS terletak pada jumlah penduduk. Dengan dua
anggotanya saja: China (1,3 miliar orang) dan India (1 miliar),
perkumpulan baru ini dari segi pasar, sudah tak tertandingi oleh G-7.
Tanpa kita sadari, besarnya jumlah penduduk, kini dijadikan sebagai alat
pemukul ataupun bargaining. Persoalan Indonesia, bagaimana memanfaatkan
ledakan penduduk untuk posisi yang lebih baik. Ini tugas seorang
Presiden 2014.
Jelasnya, peta dunia politik dan ekonomi telah
mengalami perubahan secara drastis dan fundamental. Perubahan teranyar
lainnya terjadi di Korea Selatan. Negara ini sampai 1998, hanya dikenal
sebagai Negeri Ginseng. Sebagai eksportir obat herbal, Korea Selatan
tidak pernah diperhitungkan. Korea Selatan masih dianggap sebagai negara
yang setara dengan Singapura bahkan Thailand.
Tapi sejatinya
sejak lima tahun terakhir ini, Korea Selatan mengalami perubahan dan
pertumbuhan yang cukup dahsyat. Korea Selatan sudah mengungguli Jepang.
Keunggulan Korea Selatan atas Jepang, bisa dilihat dari kehadiran produk
elektronik dan otomotif, plus budaya. Samsung misalnya, telah
mengalahkan Sonny (Jepang) di hampir semua lini. Atau Hyundai yang sudah
menyaingi Honda dan Nissan.
Di dunia musik pop, K-Pop atau
penyanyi-penyanyi muda Korea Selatan telah mampu menembus pertahanan
musik Barat, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa jayanya Jepang.
K-Pop tidak kalah dengan Westlife ataupun New Kids On The Block.
Dalam
olahraga golf, sebuah cabang yang menyediakan hadiah uang yang relatif
terbesar di antara semua cabang olahraga, memiliki jumlah pegolf Korea
Selatan yang cukup banyak. Pegolf Korea Selatan yang berkiprah di PGA
(Professional Golf Association), jauh lebih banyak dibanding Jepang.
Demikian pula pegolf Korea Selatan yang memenangi kejuaraan bergengsi
dalam 5 tahun terakhir ini, telah melampaui prestasi Jepang.
Ironisnya
perubahan atau berubahnya persaingan Korea Selaran dan Jepang, hingga
saat ini, di Indoneia belum dilihat sebagai sebuah perubahan yang
penting.
Lalu demokrasi ala Korea Selatan di bawah Presiden yang
baru saat ini, menunjukkan bakal terjadinya rekonsiliasi dengan Korea
Utara. Tapi Indonesia sepertinya tidak bergeming dengan perubahan di
semenanjung Korea itu.
Di luar Asia, para calon pemimpin Indonesia
agaknya masih terus memperhitungkan kedigdayaan Amerika Serikat dan
Eropa. Padahal ketahanan dan kekuatan ekonomi dua blok negara di atas,
sudah menurun jauh.
Amerika Serikat berhasil menempatkan "wonder
general"-nya SBY sebagai pemimpin nasional. Lantas apa hasil dan
faedahnya bagi rakyat Indonesia ?
Fakta ini semestinya menyadarkan
kepada para Capres agar mereka segera mengubah paradigma tentang
bagaimana menghadapi "campur tangan" dan pengaruh AS. Buang jauh-jauh
segala momok yang bernada bahwa Amerika Serikat masih mampu memakmurkan
Indonesia, seperti halnya yang dilakukannya di pemerintahan Jenderal
Soeharto.
Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia, tidak lagi
sama dengan 50 tahun lalu. Di era Perang Dingin, sebagai pemimpin negara
anti komunis, Amerika Serikat berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh
ke tangan atau pengaruh komunis.
Oleh sebab itu dengan perubahan
yang ada calon Presiden RI pun tidak cukup dengan hanya bermodalkan
konsep usang. Paradigma seorang Capres yang akan memimpin Indonesia
mulai 20 Oktober 2014 kalau mungkin seorang yang "nothing to lose".
Ia
harus mampu meyakinkan semua bangsa di dunia bahwa keberhasilan
Indonesia menjadi sebuah negara maju, merupakan sebuah hak azasi yang
paling fundamental. Keberhasilan Indonesia menjadi sebuah negara maju,
akan ikut menciptakan kesejahteraan bangsa-bangsa lain.
Oleh sebab
itu negara asing tidak punya hak untuk melarang dan menghalang-halangi
Indonesia menjadi negara maju. Dalam rangka itu, negara-negara asing
yang melakukan investasi di Indonesia, harus punya tanggung jawab
seperti sebuah perusahaan multi nasional yang punya program CSR
(Customer Social Responsibility). Sekian persen keuntungannya harus
ditinggal di Indonesia.
Negara atau perusahaan asing yang tidak
setuju Indonesia menjadi sebuah negara maju harus dibatasi ruang
geraknya. Bahkan asing yang tidak mau berbagi, bila perlu
dinasionalisasi! Calon Presiden RI harus punya strategi mengembalikan
martabat Indonesia. [mdr]
