REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) pada hari Senin
(22/7) mengeluarkan desakan bagi pembebasan presiden Mesir terguling
Muhammad Mursi. Termasuk desakan agar Mesir melakukan pemilihan
demokratis di negara tersebut sesegera mungkin.
Mursi ditahan di sebuah fasilitas militer yang tidak diketahui sejak
tentara Mesir mencopot jabatannya pada 3 Juli lalu dan membekukan
undang-undang dasar, menyusul terjadinya unjuk rasa di jalanan terhadap
kepemimpinannya. Pihak militer mengatakan Mursi ditahan demi keamanan
dirinya sendiri.
Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels mengeluarkan
pernyataan yang diiringi dengan daftar prioritas untuk Mesir, termasuk
diakhirinya penahanan bermotif politik serta pembebasan semua tahanan
politik, salah satunya Mursi.
Keluarga Mursi pada Senin mengatakan pihaknya akan mengambil jalan
hukum terhadap militer, yang mereka tuduh telah menculik presiden
pertama Mesir yang terpilih secara demokratis itu.
Para pendukung dan penentang Mursi terlibat dalam bentrokan di pusat
Kairo pada hari Senin dan televisi pemerintah mengatakan satu orang
tewas dalam insiden tersebut.
"Mesir harus segera bergerak menuju proses peralihan yang demokratis
dan melibatkan semua pihak, termasuk dengan menyelenggarakan pemilihan
demokratis dalam waktu dekat," kata para menteri luar negeri UE.
UE juga mendesak pihak berwenang sementara di Mesir mengambil langkah
darurat untuk menangani tantangan-tantangan serius di bidang ekonomi
dan sosial yang dihadapi negara itu serta berhubungan kembali dengan
Dana Moneter Internasional (IMF).
Uni Eropa menghindarkan penggunaan kata "kudeta" untuk menggambarkan
apa yang terjadi di Mesir. Namun, para menteri mengatakan hari Senin
bahwa kekuatan-kekuatan bersenjata seharusnya tidak ikut campur dalam
peranan politik dalam sebuah demokrasi.
Mereka mengimbau diwujudkannya peralihan yang memungkinkan terjadinya
pengalihan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin kalangan sipil dan
dipilih secara demokratis.
| Redaktur : Citra Listya Rini |
| Sumber : Antara |
