REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd
menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (25/7). Staf
Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah
mengatakan kedua kepala pemerintahan itu membicarakan kerja sama
bilateral dalam penanganan kejahatan lintas negara, terutama
penyelundupan manusia.
"Presiden SBY menggarisbawahi, penyelundupan manusia merupakan
masalah yang tidak saja menyangkut kepentingan masing-masing negara.
Namun juga menjadi kepentingan bersama di kawasan," katanya dalam rilis
yang diterima, Jumat (26/7).
SBY juga menyampaikan kedua negara telah memiliki kerja sama yang
baik dalam penanganan masalah ini. Secara bilateral, misalnya melalui
kerja sama antara aparat penegak hukum kedua negara. Serta secara
regional melalui Bali Process. "Presiden juga menggarisbawahi arti
penting dan urgensi Special Conference on the Irregular Movement of
Persons di Jakarta pada 20 Agustus mendatang," katanya.
Isu penyelundupan saat ini menjadi perbincangan publik di Australia.
Bahkan pemimpin oposisi Tony Abbot sebagaimana dikutip radio ABC Australia, mengatakan penyelundupan manusia sebagai sebuah keadaan darurat nasional.
Opisisi Australia juga mengusulkan adanya operasi kedaulatan
perbatasan yang akan dipimpin oleh seorang komandan militer jenderal
bintang tiga. Ia akan memimpin satuan tugas gabungan menangani
penyelundupan manusia dan perlindungan perbatasan.
| Reporter : Esthi Maharani |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
