INILAH.COM, Surabaya - Rivalitas politik yang tampak di
permukaan antara duet Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dengan Khofifah
Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) terkait Pilgub Jatim 2013
yang berujung di PTUN dan DKPP di Jakarta, hakikatnya berkaitan dengan
perang strategi politik antar kandidat menghadapi hajatan politik ini.
"Tak ada hal lainnya, hanya itu," ujar pengamat politik Fisip Unair Surabaya, Haryadi kepada beritajatim.com, Rabu (24/7/2013) malam. Dia mengatakan bahwa antara kubu KarSa dan Berkah terlihat saling mengunci terkait dukungan ganda PPNUI dan PK ketika KPU Jatim belum memutuskan penetapan cagub-cawagub yang lolos verifikasi. "Berkah mengunci ketua umum dan KarSa mengunci sekjen. Kan itu hakikatnya dan bukan faktor lainnya," tambahnya.
Fakta seperti itu dalam kontestasi politik seperti Pilgub Jatim 2013 adalah hal lumrah dan tak selayaknya kemudian dimanuver bahwa pihak lain dinilai bersikap tak sportif dan tak fair atas pihak lainnya. "Sekali lagi ini adalah perang strategi politik," tukasnya.
Tentang proses Pilgub Jatim yang kini bermuara di PTUN dan DKPP Jakarta, Haryadi mengemukakan bahwa proses hukum dalam pemilukada, seperti Pilgub Jatim 2013, seringkali tak bermuara pada fakta-fakta hukum. "Secara implisit proses politik ini ingin menunjukkan pertanggungjawaban pihak pengadu pada massa pendukungnya, sehingga pihak pengadu tak dipersalahkan di kemudian. Tapi, tentu saja pihak yang menangani masalah ini ingin menegakkan hukum yang steril dari politik, baik di DKPP maupun PTUN," tegas Haryadi.
Hakikatnya, jelas Haryadi, semua kontestan yang terlibat dalam kontestasi Pilgub Jatim 2013, baik KarSa, Berkah, Bambang DH-Said Abdullah, dan Eggi Sudjana-M Sihat sudah mengetahui bagaimana aturan main dalam kontestasi politik tersebut. "Dan syarat itu harus mampu dipenuhi. Kalau tidak ada kepastian, ya semua orang bisa masuk gelanggang kontestasi. Jadi, dalam politik juga harus tunduk pada aturan main yang disepakati bersama," ingatnya.
Lebih jauh Haryadi menguraikan bahwa kalau dirunut dari awal, nyaris semua parpol nonparlemen memberikan dukungan politik dan merapat ke KarSa. Lantas kubu Khofifah-Herman Sumawiredja membuka komunikasi dan lobi kepada sebagian parpol nonparlemen plus raihan dukungan politik dari PKB.
"Ada yang berhasil diajak mendukung, tapi ada yang menolak. Bahkan, ada yang hanya ketuanya berhasil dilobi, sedang sekretarisnya tak bisa. Padahal, aturan main yang ada menyebutkan bahwa dukungan itu absah itu kalau diteken ketua dan sekretaris, bukan yang lain. Saya kira, kubu KarSa juga pasti terkejut ketika sebagian parpol nonparlemen yang dirangkulnya akhirnya mendukung Berkah. Ini yang saya maksud dengan perang strategi politik, yang kemudian berujung saling mengunci. Fenomena itu normal dan wajar saja dalam kontestasi politik," tegas Haryadi.
Dalam upaya meraih dan membangun dukungan politik pihak lainnya, Haryadi berpandangan bahwa lobi itu hal mutlak yang dibutuhkan dalam proses politik. Dalam konteks ini diperlukan model komunikasi persuasif, sehingga pihak lain berpartisipasi mengikuti preferensi pihak yang memberikan pengaruh. "Tanpa lobi dan komunikasi persuasif-humanis ya tak mungkin mampu meraih dukungan," ingat Haryadi. [beritajatim.com]
"Tak ada hal lainnya, hanya itu," ujar pengamat politik Fisip Unair Surabaya, Haryadi kepada beritajatim.com, Rabu (24/7/2013) malam. Dia mengatakan bahwa antara kubu KarSa dan Berkah terlihat saling mengunci terkait dukungan ganda PPNUI dan PK ketika KPU Jatim belum memutuskan penetapan cagub-cawagub yang lolos verifikasi. "Berkah mengunci ketua umum dan KarSa mengunci sekjen. Kan itu hakikatnya dan bukan faktor lainnya," tambahnya.
Fakta seperti itu dalam kontestasi politik seperti Pilgub Jatim 2013 adalah hal lumrah dan tak selayaknya kemudian dimanuver bahwa pihak lain dinilai bersikap tak sportif dan tak fair atas pihak lainnya. "Sekali lagi ini adalah perang strategi politik," tukasnya.
Tentang proses Pilgub Jatim yang kini bermuara di PTUN dan DKPP Jakarta, Haryadi mengemukakan bahwa proses hukum dalam pemilukada, seperti Pilgub Jatim 2013, seringkali tak bermuara pada fakta-fakta hukum. "Secara implisit proses politik ini ingin menunjukkan pertanggungjawaban pihak pengadu pada massa pendukungnya, sehingga pihak pengadu tak dipersalahkan di kemudian. Tapi, tentu saja pihak yang menangani masalah ini ingin menegakkan hukum yang steril dari politik, baik di DKPP maupun PTUN," tegas Haryadi.
Hakikatnya, jelas Haryadi, semua kontestan yang terlibat dalam kontestasi Pilgub Jatim 2013, baik KarSa, Berkah, Bambang DH-Said Abdullah, dan Eggi Sudjana-M Sihat sudah mengetahui bagaimana aturan main dalam kontestasi politik tersebut. "Dan syarat itu harus mampu dipenuhi. Kalau tidak ada kepastian, ya semua orang bisa masuk gelanggang kontestasi. Jadi, dalam politik juga harus tunduk pada aturan main yang disepakati bersama," ingatnya.
Lebih jauh Haryadi menguraikan bahwa kalau dirunut dari awal, nyaris semua parpol nonparlemen memberikan dukungan politik dan merapat ke KarSa. Lantas kubu Khofifah-Herman Sumawiredja membuka komunikasi dan lobi kepada sebagian parpol nonparlemen plus raihan dukungan politik dari PKB.
"Ada yang berhasil diajak mendukung, tapi ada yang menolak. Bahkan, ada yang hanya ketuanya berhasil dilobi, sedang sekretarisnya tak bisa. Padahal, aturan main yang ada menyebutkan bahwa dukungan itu absah itu kalau diteken ketua dan sekretaris, bukan yang lain. Saya kira, kubu KarSa juga pasti terkejut ketika sebagian parpol nonparlemen yang dirangkulnya akhirnya mendukung Berkah. Ini yang saya maksud dengan perang strategi politik, yang kemudian berujung saling mengunci. Fenomena itu normal dan wajar saja dalam kontestasi politik," tegas Haryadi.
Dalam upaya meraih dan membangun dukungan politik pihak lainnya, Haryadi berpandangan bahwa lobi itu hal mutlak yang dibutuhkan dalam proses politik. Dalam konteks ini diperlukan model komunikasi persuasif, sehingga pihak lain berpartisipasi mengikuti preferensi pihak yang memberikan pengaruh. "Tanpa lobi dan komunikasi persuasif-humanis ya tak mungkin mampu meraih dukungan," ingat Haryadi. [beritajatim.com]
