TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekjen DPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy menegaskan harus
adanya survei di atas survei yang dilakukan lembaga survei.
Hal itu menurutnya tak lain agar adanya akreditasi diri lembaga survei yang melakukan survei.
Selain itu, tegas dia, hal yang perlu diatur juga antara lain
kualifikasi para peneliti, sampling period, jumlah sampel untuk setiap
tingkat kepercayaan, metodologi survey, dan akuntabilitas publikasi yang
dilakukan.
Dengan demikian bisa diketahui ke depan, lembaga-lembaga survey yang
tidak terakreditasi dapat diabaikan hasilnya. Sementara, lembaga yg
terakreditasi, hasil publikasi surveinya bisa diperbandingkan sebagai
alat ukur ilmiah.
Lebih lanjut menurutnya, untuk mengembalikan kredibilitas
lembaga-lembaga survey yang terpuruk akibat publikasi berlebihan dari
lembaga-lembaga abal-abal yang kualitasnya tidak bisa
dipertanggungjawabkan, harus ada survey atas tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap survey.
"Apakah masyarakat percaya kepada survey, atau masyarakat memang
tidak pernah percaya. Ini penting sebagai bentuk kejujuran keberadaan
lembaga survey yg mengklaim menggunakan metoda ilmiah dalam cara
kerjanya," ungkap Romi sapaan Sekjen PPP ini kepada Tribunnews.com,
Kamis (18/7/2013).
Hal ini menurutnya penting agar adanya netralitas dan obyektifitas
terutama kepada partai politik (parpol) dan figur pemimpin yang disurvei
lembaga-lembaga survei.
Sebelumnya, dia katakan, beragamnya hasil beberapa lembaga survei
membuat publik bingung. Akibatnya, hasil survei itu dianggap sebagai
informasi sampah yang dapat menyesatkan publik.
Menurutnya, akuntabilitas hasil survei seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman.
"Sekarang ini, sejalan seringnya publikasi berbeda-beda dari survei
yang dilakukan pada periode sampling yang sama, menjadikan hasil survei
seperti sampah informasi yang memenuhkan ruang informasi publik," kata
Rommy begitu dia akrab disapa, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,
Rabu (17/7/2013).
Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini
terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis
dengan berbagai nama. Lembaga survei mestinya menjadi alat analisis
saintifik, bukan publikator gosip atau pembentuk opini.
"Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survey nampak dari beragamnya
hasil survei terhadap satu persoalan yang sama," tegas Rommy.
Untuk itu, Rommy mengimbau agar lembaga survei terakreditasi. Hal itu
menurut PPP perlu dilakukan agar hasil survei semakin real.
