 |
Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga - ist
|
INILAH.COM, Jakarta - PDI Perjuangan mendukung Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam proyek
pembanguan jalan di jalur pantura (pantai utara) jika memang komisi itu
sudah mengantongi bukti-buktinya.
"Mengenai pengawasan dari KPK, saya rasa dari awal kami mendukung. Bahkan dalam rapat-rapat komisi dan badan anggaran selalu terbuka dan dapat diakses siapapun. Semua pekerjaan diaudit BPK sebagai auditor negara," ujar Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga kepada INILAH.COM, Minggu (21/7/2013).
Eriko mengatakan sebelum KPK memunculkan isu adanya dugaan korupsi dalam proyek di pantura, Komisi V DPR sudah pernah membahasnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab perbaikan jalan yang dilakukan di pantura selalu dilakukan dititik yang sama.
Anggota Komisi V DPR ini juga pernah menyarankan kepada Kementerian PU agar melakukan perbaikan jalan dengan cara di beton agar bisa tahan lama. Namun Kementerian PU beralasan anggaran untuk melakukan itu tidak cukup karena anggaran infrastruktur yang ada hanya empat persen dari APBN.
"Normalnya adalah 7% dari anggaran belanja, sehingga yang bisa dilakukan sangat terbatas, tapi ini bisa teratasi kalau berat kendaraan yang melewati sesuai batas kemampuan jalan, ini yang selama ini selalu dilanggar mengakibatkan tidak bertahannya jalan tersebut," ungkapnya.
Eriko manambahkan hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan mengatur dan mengontrol berat kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Kendaraan yang melintas harus disesuaikan dengan kemampuan jalan sehingga dapat meminimalisasi rusaknya jalur pantura.
"Saya rasa penerapan konsepnya ke depan dalam perencanaan maupun juga pengawasan di jalan raya juga harus dibenahi, sehingga tidak semua menjadi beban jalan raya. Bisa dibagi melalui angkutan kereta api dan angkutan laut juga," tambahnya. [yeh]
"Mengenai pengawasan dari KPK, saya rasa dari awal kami mendukung. Bahkan dalam rapat-rapat komisi dan badan anggaran selalu terbuka dan dapat diakses siapapun. Semua pekerjaan diaudit BPK sebagai auditor negara," ujar Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga kepada INILAH.COM, Minggu (21/7/2013).
Eriko mengatakan sebelum KPK memunculkan isu adanya dugaan korupsi dalam proyek di pantura, Komisi V DPR sudah pernah membahasnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab perbaikan jalan yang dilakukan di pantura selalu dilakukan dititik yang sama.
Anggota Komisi V DPR ini juga pernah menyarankan kepada Kementerian PU agar melakukan perbaikan jalan dengan cara di beton agar bisa tahan lama. Namun Kementerian PU beralasan anggaran untuk melakukan itu tidak cukup karena anggaran infrastruktur yang ada hanya empat persen dari APBN.
"Normalnya adalah 7% dari anggaran belanja, sehingga yang bisa dilakukan sangat terbatas, tapi ini bisa teratasi kalau berat kendaraan yang melewati sesuai batas kemampuan jalan, ini yang selama ini selalu dilanggar mengakibatkan tidak bertahannya jalan tersebut," ungkapnya.
Eriko manambahkan hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan mengatur dan mengontrol berat kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Kendaraan yang melintas harus disesuaikan dengan kemampuan jalan sehingga dapat meminimalisasi rusaknya jalur pantura.
"Saya rasa penerapan konsepnya ke depan dalam perencanaan maupun juga pengawasan di jalan raya juga harus dibenahi, sehingga tidak semua menjadi beban jalan raya. Bisa dibagi melalui angkutan kereta api dan angkutan laut juga," tambahnya. [yeh]
