REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kemendagri
Restuardy Daud mengatakan, fenomena pecah kongsi di antara kepala daerah
dan wakil merupakan konsekuensi dari pilkada satu paket.
"Masing-masing
merasa punya legitimasi yang sama lantaran dipilih langsung oleh rakyat
secara berpasangan (satu paket)," tuturnya, Kamis (25/7).
Di samping itu, lanjut dia, ketidakharmonisan ini juga dikarenakan
tidak jelasnya pembagian tugas di antara keduanya. Akibatnya
berimpilkasi pada fragmentasi birokrasi di daerah. Terlebih bila
masing-masing kemudian kembali mencalonkan diri dalam pilkada dengan
pasangan berbeda sehingga menimbulkan dendam politik di antara keduanya.
Hal tersebut tidak jarang kemudian menciptakan polaritas, baik di
kalangan birokrasi mau pun masyarakat biasa. Akibatnya, penyelenggraan
pemerintahan di daerah cenderung menjadi tidak efektif. "Ini tentunya
kontraproduktif dengan tujuan demokrasi yang tengah kita bangun,"
ujarnya.
Karenanya, kata Restuardy, Kemendagri melalui RUU Pilkada mengusulkan
agar kepala daerah dan wakilnya tidak lagi dipilih dalam satu paket.
"Kami berpendapat, wakil kepala daerah sebaiknya ditunjuk atau diangkat
sendiri oleh kepala daerah yang bersangkutan," ucapnya.
| Reporter : Ahmad Islamy Jamil |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
