REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Kurniawan Zein
mengatakan, selisih yang sangat besar antara DPS Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan DP4 Kemendagri menunjukkan buruknya kualitas data awal dari
pemerintah. "Kualitas DP4 buruk, buktinya selisih sangat jauh dengan
DPS. DPS kan data paling riil di lapangan," kata Kurniawan, Senin
(22/7).
Kurniawan menilai jika memang terdapat perbedaan jumlah antara PD4
dan DPS harusnya tidak begitu besar. Lagi pula, bila memang DP4
merupakan data yang digunakan untuk perekaman KTP elektronik, harusnya
tidak akan terdapat perbedaan kentara. "Kalau sudah capai tiga jutaan
itu sudah besar sekali. Artinya data kemendagri harus dilihat kembali,"
tambahnya.
Menurutnya, KPU sesuai amanat undang-undang harus menggunakan data
pemerintah sebagai dasar dalam pemutakhiran data. Untuk memperbaiki
kualitas DPS, menurutnya harus segera dilakukan koordinasi antara KPU
dan Kemendagri untuk melakukan sinkronisasi data.
Diketahui, rekapitulasi manual daftar pemilih sementara dari 33
provinsi yang dilakukan KPU menunjukkan angka pemilih berjumlah
187.285.378. Jumlah tersebut memiliki selisih cukup banyak dibanding DP4
dari Kemendagri, mencapai 3.127.755 jiwa. DP4 Kemendagri yang diterima
KPU sebanyak 190.411.133 jiwa.
| Reporter : Ira Sasmita |
| Redaktur : Mansyur Faqih |
