Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) enggan menceritakan soal pendanaan partainya. Ketua Fraksi PKS
Hidayat Nur Wahid berusaha berlindung dengan menyebut partainya sudah
diaudit.
"Anda pernah tanya soal pendanaan perusahaan anda, sebelum Anda tanya tentang pendanaan PKS coba Anda tanya pendanaan perusahaan Anda dari mana," ujar Hidayat ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (19/5).
Hidayat menilai selama ini persoalan pendanaan partainya sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, ia menolak menjelaskan lebih jauh untuk pendanaannya.
"PKS sudah laporkan ke KPU, kantor Anda pernah tidak tercatat di akuntan publik," ucap Hidayat yang pernah menjadi Presiden PKS itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar PKS diaudit. Hal itu lantaran para pengurus partai ini sedang terjerat kasus korupsi yang diduga melibatkan partai sebagai institusi, sebut saja Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang telah berhenti dari jabatannya dan sedang menjadi tahanan KPK.
"Kalau kita sudah diaudit, pasca-kongres langsung diaudit dan hasilnya clear (bersih) dari hasil korupsi. Coba kalau PKS diaudit bagaimana," ungkap Max ketika itu.
Luthfi saat ini menjadi terdakwa dalam kasus suap impor dagung sapi. Selain Luthfi, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin dan Presiden PKS Anis Matta pun diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, kini muncul wacana pembubaran parpol. Awalnya adalah karena praktik korupsi Hambalang yang mengalir ke kongres Partai Demokrat. Adanya dugaan aliran dana korupsi ke PKS membuat wacana tersebut kembali menyeruak.
Menurut UU Nomer 2 Tahun 2008, parpol bisa dibubarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan dan tidak sejalan dengan tugas dan fungsi parpol. Pembubaran parpol dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (Fidel Ali Permana)
"Anda pernah tanya soal pendanaan perusahaan anda, sebelum Anda tanya tentang pendanaan PKS coba Anda tanya pendanaan perusahaan Anda dari mana," ujar Hidayat ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (19/5).
Hidayat menilai selama ini persoalan pendanaan partainya sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, ia menolak menjelaskan lebih jauh untuk pendanaannya.
"PKS sudah laporkan ke KPU, kantor Anda pernah tidak tercatat di akuntan publik," ucap Hidayat yang pernah menjadi Presiden PKS itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar PKS diaudit. Hal itu lantaran para pengurus partai ini sedang terjerat kasus korupsi yang diduga melibatkan partai sebagai institusi, sebut saja Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang telah berhenti dari jabatannya dan sedang menjadi tahanan KPK.
"Kalau kita sudah diaudit, pasca-kongres langsung diaudit dan hasilnya clear (bersih) dari hasil korupsi. Coba kalau PKS diaudit bagaimana," ungkap Max ketika itu.
Luthfi saat ini menjadi terdakwa dalam kasus suap impor dagung sapi. Selain Luthfi, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin dan Presiden PKS Anis Matta pun diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, kini muncul wacana pembubaran parpol. Awalnya adalah karena praktik korupsi Hambalang yang mengalir ke kongres Partai Demokrat. Adanya dugaan aliran dana korupsi ke PKS membuat wacana tersebut kembali menyeruak.
Menurut UU Nomer 2 Tahun 2008, parpol bisa dibubarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan dan tidak sejalan dengan tugas dan fungsi parpol. Pembubaran parpol dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (Fidel Ali Permana)
Editor: Irvan Sihombing
