Jakarta - Presiden Susilo
Bambang (SBY) menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) bukan institusi yang bertanggung jawab untuk
menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan pada Pemilu 2014
mendatang.
“Saya harus mengatakan bahwa yang bertanggung jawab menjaga
stabilitas sosial, politik, dan keamanan bukan jajaran KPU dan Bawaslu.
Jangan lantas kita berkata sudah ada jajaran KPU dan Bawaslu,” kata
Presiden pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) 2013 di Jakarta, Selasa (30/4).
Di hadapan para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia, Kepala
Negara secara tegas menyatakan bahwa institusi tersebut bukan dirancang
untuk mengawasi stabilitas sosial, politik, dan keamanan.
Sebaliknya,
baik KPU maupun Bawaslu memiliki fungsi strategis sebagai institusi
pelaksana Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah dan pengawas pemilihan
umum.
“Ini adalah tanggung jawab kita semua,” kata Presiden.
Dia mengatakan, para gubernur, bupati, dan walikota yang berdiri di
lini terdepan pemerintahan harus bersikap proaktif dan aktif untuk
mengelola permasalahana sosial, politik, dan keamanan di daerah.
“Saudaralah, kita semualah yang bertanggung jawab untuk mengelola
keadaan di negeri kita di tahun-tahun politik sekarang ini,” ujarnya.
