Gerindra Tolak Hakim MK dari Parpol

INILAHCOM, Jakarta - Partai Gerindra meminta hakim konstitusi tidak diambil dari partai politik baik yang ada di DPR maupun di luar lembaga legislatif tersebut. Hal ini agar Mahkamah Konstitusi bebas dari kepentingan politik tertentu.

"Hakim MK haruslah orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara, dan bukan seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kepada INILAHCOM, Minggu (23/2/2014).

Fadli khawatir hakim konstitusi yang berasal dari parpol akan membawa kepentingan politik tertentu.

"Apabila hakim MK nantinya terpilih berasal dari partai politik, dikhawatirkan hakim tersebut hanya mementingkan kepentingan golongannya saja. Potensi timbulnya penyelewengan pun sangat besar," tuturnya.

Fadli mengatakan independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga hukum tertinggi.

"Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas,” ujarnya.

Fadli mencontohkan kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibiltasnya. Sehingga kedepannya MK harus menjadi lembaga independen yang tak terlibat dalam kepentingan politik golongan tertentu.

"Karena itu MK harus memastikan kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR berencana mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Di antaranya adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Dimyati Natakusuma, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Sejauh ini baru Dimyati yang sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Sedangkan Benny masih akan menunggu restu dari Partai Demokrat atas rencana tersebut.[yeh]

PDIP, Jokowi dan Wahyu Kekuasaan

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengecilkan makna kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi di pentas politik nasional, patut dikritisi. Benarkah kehadiran Jokowi sama sekali tak berpengaruh pada elektabilitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri? Benarkah PDIP akan keluar sebagai pemenang pemilu legislatif April mendatang tanpa Jokowi?

Beberapa pernyataan yang mengecilkan Jokowi antara lain pernah dilontarkan 'lingkaran dalam' PDIP yaitu Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Mereka bilang tanpa Jokowi pun, PDIP tetap akan memenangkan pemilu legislatif. Pernyataan tersebut patut kita ingat dan cermati hingga hasil real count diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tak dipungkiri, PDIP memang pernah memenangkan pemilu tanpa Jokowi, yakni pada Pemilu 1999. Tetapi, harus diingat pula bahwa kemenangan ini ditentukan dua faktor utama, yaitu:
Pertama, faktor Megawati Soekarnoputri yang tampil sebagai tokoh baru sebagai antitesa dari semua tokoh Orde Baru yang sedang menjadi sasaran kemarahan publik karena dianggap satu paket dengan Rezim Soeharto.

Gerakan reformasi 1998 telah berhasil membangun stigma bahwa apa pun yang berbau Soeharto harus dilawan karena merusak bangsa. Ini semangat yang dikibarkan Amien Rais sejak dia pulang dari Amerika Serikat awal 1980-an sebagai doktor ilmu politik. Mungkin Amien Rais sendiri kurang menyadari bahwa semangat anti Soeharto dan Orde Baru yang dia gelorakan sejak awal 1980-an itu, antara lain akan ikut memuluskan jalan bagi Megawati tokoh muda keturunan Bung Karno sebagai representasi Rezim Orde Lama yang dizalimi, untuk meraih kekuasaan.

Megawati adalah anak biologis Bung Karno yang konsisten memperjuangkan semangat kebangsaan bapaknya. Maka, ketika Orde Baru dan Golkar berhasil dihancurkan, Megawati dan PDIP-lah yang menikmati buahnya. Kedua, Golkar sebagai mesin politik Orde Baru berada di titik nadir kepercayaan masyarakat.

Golkar dianggap sebagai sumber bencana yang ikut andil besar dalam membangun rezim Orde Baru menjadi rezim otoriter. Kekuatan lain di luar Golkar yang ikut andil besar adalah militer. Beruntung pada waktu itu Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung, politikus seribu karakter dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat luar biasa. Kalau tidak, Golkar akan bernasib sama dengan PKI ketika Rezim Orde Lama tumbang. Dibubarkan!

Pada saat yang bersamaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris tidak bisa memainkan peranan berarti dalam memetik buah reformasi. Sama halnya dengan PDI pimpinan Soerjadi yang dianggap sebagai partai bentukan Rezim Orde Baru. Lagi-lagi semua yang berbau Orde Baru telah dijauhi rakyat. Ditambah lagi sejumlah tokoh Islam ramai-ramai mendirikan partai sendiri-sendiri, sehingga suara umat mayoritas tercerai berai, berserakan ada di banyak partai yang mengklaim berazas Islam. Maka, PDIP Megawati yang satu-satunya sebagai partai yang lahir sebagai simbol anti Orde Baru tidak menemukan lawan tanding yang sepadan dalam Pemilu 1999.

Dengan kemenangan Pemilu 1999, sesungguhnya bangsa ini telah memberikan panggung politik kepada Megawati dan PDIP. Namun panggung tersebut tidak digunakan untuk konser akbar mewujudkan harapan rakyat melihat Indonesia yang jauh lebih baik dari era Orde Baru.
Selama berada di atas panggung kekuasaan, Megawati dan PDIP justru melakukan kesalahan yang hampir seru dengan Rezim Orde Baru. Beberapa tokohnya terlibat praktik korupsi dan menjual aset bangsa kepada pihak asing; antara lain menjual saham Indosat ke Singapura, kontrak penjualan gas dalam jangka panjang kepada China dengan harga yang disebut-sebut sangat murah.

Dampak dari kebijakan Pemerintahan Megawati ini masih terasa sampai sekarang, dimana bangsa Indonesia sebagai salah satu produsen gas terbesar di dunia tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gas rakyatnya sendiri. Bahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus impor gas untuk menyalakan sejumlah pembangkit listrik agar kebutuhan listrik rakyat dan industri terpenuhi.

PDIP sendiri ikut merasakan dampak dari kesalahan kebijakan Pemerintahan Megawati tersebut. Partai pembela wong cilik ini gagal menjadikan Megawati sebagai presiden pada Pemilu 2009. Begitu juga PDIP dikalahkan dalam meraih kursi parlemen oleh Partai Demokrat yang merupakan partai pendatang baru.

Pertanyaannya, apakah benar PDIP akan memenangkan pemilu legislatif pada April hanya mengandalkan magnet lama Megawati? Untuk bisa memenangkan pemilu, partai apapun perlu memiliki magnet baru yang menjadi daya tarik luar biasa bagi rakyat pemilik suara. Ingat, sekarang ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai tinggal 52%. Rakyat yang sudah sangat cerdas melihat bahwa perilaku partai dan elitenya sama saja, meminjam istilah seorang teman, partai politik hanya gerombolan orang–orang yang cari untung ogah rugi, ujung-ujungnya hanya meributkan uang negara dan memperebutkan proyek. UUD: ujung ujungnya duit.

Jokowi adalah magnet baru yang merupakan lawan dari wajah-wajah yang sudah 10 tahun ini beredar di panggung politik nasional. Jokowi mewakili harapan rakyat yang sudah muak melihat keculasan yang bersembunyi di balik kecerdasan kata-kata. Rakyat jijik melihat para pemimpin yang pura-pura suci bagaikan nabi, padahal mereka sangat keji dan bermental pencuri.
Memang, Jokowi bukan nabi dan juga bukan malaikat. Tetapi, dalam cara pandang politik sebagian orang Jawa, Jokowi adalah sosok yang kewahyon. Sosok yang mendapat 'wahyu kekuasaan' karena kesederhanaan dan kesalihan sosialnya. Bagian ini mungkin agak klenik. Karena itu, tidak perlu dipercaya kebenarannya.

Karena itu, sosok seperti Jokowi tidak bergantung pada partai. Semakin tidak berpartai, semakin banyak partai yang ingin mengusungnya sebagai calon Presiden RI. Sosok Jokowi yang sudah bertransformasi dari quadran 'abangan' ke quadran santri nasionalis akan menjadi figur yang diterima oleh umat beragama, nasionalis, dan aliran kepercayaan yang hidup di negeri ini.

Jangankan sudah menyatakan tidak berpartai, begitu dikecilkan dan dianggap tak penting oleh PDIP sebagai partai yang belum lama merekrutnya, Jokowi sudah kebanjiran pinangan.
Sampai saat ini memang belum ada yang berhasil merumuskan secara akurat Jokowi Effect terhadap elektabilitas partai atau terhadap pasangan capres-cawapres. Tapi sebentar lagi akan kita lihat seberapa besar dampak dari sosok mantan Wali Kota Solo ini sebagai magnet baru di pentas politik nasional…..!

Mengungkap Arah Pramono Edhie Membawa Bangsa

INILAHCOM, Jakarta - Nama Pramono Edhie Wibowo dalam setahun terakhir masuk jajaran elit politik di Partai Demokrat. Namanya kerap dikaitkan dengan kebesaran ayahandanya, Sarwo Edhie Wibowo, sang jenderal mantan komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Legacy sang ayah sebagai militer tulen mengalir pada diri Pramono Edhie. Apalagi jabatan terakhirnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) diselesaikan dengan mulus. Seperti para tokoh Presiden RI sebelumnya, sebut saja Megawati Soekarnoputri yang mewarisi trah Soekarno.

Demikian pula Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan titisan dari ayahnya KH Wahid Hasyim, tokoh gerakan nasional dan pendiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) serta kakeknya KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Ketokohan Sang Ayahanda, Sarwo Edhie, diakui telah mengalir pada diri Pramono Edhie. Latar belakang sebagai tentara dan darah kepemimpinan dari sang ayah itulah yang diyakini menjadi pemicu ketokohannya. Darah tentara secara ideologis dan biologis telah melekat dan identik dengan figur Pramono. Ia juga menjadi simbol keberlangsungan trah Sarwo Edhie dalam kancah politik nasional.

Tradisi kerja dan turun ke lapangan, telah bertahun-tahun melekat dan menjadi jati diri Pramono di korps militer. Hal yang wajar bila elektabilitas Pramono Edhie pelan tapi pasti naik secara konsisten.

Walaupun tergolong baru terjun ke politik praktis, nama Pramono Edhie menyodok. Setidaknya hal tersebut terlihat dari elektabilitas namanya di jajaran peserta konvensi Partai Demokrat.

Memang, ketokohan Pramono seringkali dikait-kaitkan dengan Cikeas, yang merujuk keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal yang wajar dan normal mengingat Pramono adalah adik kandung Ibu Ani Yudhoyono, istri SBY meski posisi ini kerap tidak menguntungkan bagi pensiunan jenderal ini. Tudingan nepotisme kerap diarahkan pada Mas Edhie, demikian ia kerap disapa.

Hubungan darah dengan Ibu Ani Yudhoyono juga menjadikan Pramono kerap dicurigai sebagai anak emas oleh Partai Demokrat sebagai kandidat presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Tudingan yang tentunya perlu dibuktikan kebenarannya.

Selain itu, tudingan Pramono Edhie bakal disiapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah masa transisi dari SBY juga mencuat di publik. Rumor yang sengaja dihembuskan untuk mengerdilkan pria kelahiran Magelang, 5 Mei 1955 ini.

Bagaimana nasib politik mantan Pangdam III/Siliwangi dan Pangkostrad ini dalam Pemilu 2014 mendatang? Lalu bagaimana pula rencana perubahan yang dibawa Sang Jenderal ini di tubuh Partai Demokrat dan bangsa ini? Apa pandangannya terhadap calon pemimpin yang akan membawa Indonesia di masa mendatang?

Inilah yang akan dibahas dalam diskusi INILAH Demokrasi di INILAHCOM Grup, Minggu (23/2/2014). Diskusi juga akan menghadirkan pengamat Salim Said dan dipandu moderator dari tim redaksi INILAHCOM. [mdr]

Operasi Intelijen Akan Berlangsung Hingga Pemilu

I

NILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menduga ada potensi besar intelijen digunakan sebagian pihak dalam mengawasi dan mengancurkan parpol menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

"Selama ini tidak ada badan otoritas mengendalikan soal penyadapan di institusi, dan untuk memastikan kewenangan ini tidak disalahgunakan potensi itu ada. Karenanya memang super hati-hati parpol ini ketika jelang pemilu," ujar Nasir kepada INILAHCOM, Minggu (23/2/2014).

Menurut dia, semua parpol berpeluang menjadi sasaran pihak intelijen yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Sebab masing-masing parpol punya kelemahan.

"Masing-masing parpol punya kelemahan atau 'punya dosa politik' walaupun ada kadarnya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan jadi saling menyandera. Jadi, orang yang punya akses kekuasaan paling mudah tergoda melakukan ini," tutur Nasir.

Meski begitu, Nasir berharap intelijen ini tidak digunakan pihak-pihak tertentu dalam menjatuhkan lawan politiknya. Sebab siapapun yang punya akses kepada intelijen, maka berpotensi melakukannya.

"Ini bicara ekstensi, tapi ini sesuatu yang tidak boleh terjadi," tandasnya.[yeh]

Jelang Pemilu PKS Ajak PDIP Bongkar Operasi Intelijen

INILAHCOM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak PDI Perjuangan membongkar keterlibatan intelijen menjelang Pemilu 2014.

Sebab PKS pernah merasakan dihancurkan citranya lewat kasus suap impor sapi yang menyeret Presidennya Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kami mengapresiasi perasaan PDIP yang merasa sama dengan PKS yang mengalami semacam operasi intelijen. Karena itu kami mengajak PDIP mengusut operasi ini dengan membuat angket penyadapan," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada INILAHCOM, Minggu (23/2/2014).

Dia menjelaskan operasi intelijen bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui aksi penyadapan kepada elite-elite parpol.

"PKS sudah sering menyatakan bahwa di Indonesia aturan penyadapan itu kosong setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No. 11 Tahun 2008 pasal 31 ayat 4," jelas Fahri.

Dia menjelaskan atas keputusan MK itu ada kekosongan aturan ini sangat mungkin dipakai untuk melakukan penyadapan secara ilegal.

Bukan hanya itu, teknologi penyadapan mutakhir telah membuat celah yang sangat besar bagi penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak dan privasi warga negara.

"Saya sudah lama mendengar ini dan keadaan ini sudah sangat mengkhawatirkan," tandasnya.

Penegasan Fahri Hamzah ini menyusul pengakuan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo bahwa ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dan Gubernur DKI Joko Widodo disadap intelijen.

Tjahjo bersedia mengungkapkan bukti-bukti penyadapan intelijen tersebut. Sebab dirinya mendapatkan beberapa alat penyadapan di kediaman dinas Gubernur Jokowi.

Sebelumnya Tjahjo juga mengakui PKS merupakan korban intelijen yang diduga bermain dalam kasus impor daging sapi. [yeh]